Partai Pro Prabowo Merapat ke Jokowi, Fahri: Biar Mereka Diam di Parlemen

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 05 Juli 2019
Partai Pro Prabowo Merapat ke Jokowi, Fahri: Biar Mereka Diam di Parlemen

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden terpilih Joko Widodo agar tidak menarik partai bekas Koalisi Indonesia Adil Makmur bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Menurut Fahri, menarik pihak lawan hanya strategi Jokowi untuk membungkam suara di DPR.

“Kepada Pak Jokowi saya minta agar tidak ‘menarik-narik’ partai pro-Prabowo agar mereka diam di parlemen," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Instagram/@fahrihamzah)

Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) ini menyarankan agar para parpol bekas pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tetap berada di luar pemerintah. Dia menegaskan upaya rekonsiliasi tidak berarti partai bekas pendukung paslon 02 itu menjadi bagian dari pemerintah.

BACA JUGA: Koalisi Indonesia Adil Makmur Resmi Berakhir, Ini Tiga Hal yang Disampaikan Prabowo

“Enggak usah berpikiran bisa membuat DPR itu suruh diem gitu, dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri, enggak usah, itu salah konsepsi," ujar Fahri.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menolak dengan tegas jika partai oposisi pindah haluan hanya untuk mendapatkan kursi menteri. Dia pun mempertanyakan kepentingan sejumlah partai termasuk Gerindra yang disebut-sebut bakal bergabung dengan kubu pemerintah.

“Jika hanya bertujuan mendapatkan kursi menteri, hal itu tidak ada gunanya. Apa gunanya (pindah)? Memang bisa dapat apa? Katakanlah kayak Gerindra sekarang mau dapat menteri apa, sih? Terus itu kemudian menjadi hebat, nggak ada,” tegas Fahri.

Menurut Fahri, sepatutnya pihak yang kalah tetap berada di oposisi dan pihak yang menang fokus menjalankan pemerintahan dengan baik.

Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

BACA JUGA: Golkar Khawatirkan Dampak Politis Bergabungnya Eks Koalisi Prabowo-Sandi ke Jokowi

"Sudahlah, final saja kalau dalam konstelasi ini. Di satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantap lah jadi eksekutif. Nggak usah mikirin DPR dan nggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri,” pungkasnya. (Pon)

#Fahri Hamzah #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Bagikan