Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tenggat waktu sampai 31 Juli 2018 kepada partai politik yang ingin mengganti bacaleg. Pergantian bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menurut anggota KPUD Kota Batam, Zaki Setiawan bisa dilakukan pada masa perbaikan berkas.
Zaki Setiawan menjelaskan menjelaskan bahwa penggantian bacaleg meliputi penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan belum memenuhi syarat (BMS).
Penggantian terhadap calon yang MS, kata Zaki Setiawan, bisa dilakukan karena calon meninggal dunia, ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, atau korupsi.
Calon MS juga bisa diganti bila diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON), baik ganda antarpartai politik maupun ganda daerah pemilihan.
Selain itu, pergantian bacaleg menurut Zaki sebagaimana dilansir Antara bisa juga dilakukan apabila calon mengundurkan diri dari pencalonan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari parpol yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan.
Untuk penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan BMS, dilakukan dengan ketentuan pengganti belum pernah diajukan oleh parpol pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum atau di setiap dapil.
Ia menegaskan bahwa penggantian bakal calon yang dinyatakan MS tidak mengubah nomor urut bakal calon yang diganti.
Penggantian bakal calon yang dinyatakan BMS, lanjut dia, dapat mengubah nomor urut sepanjang nomor urut yang akan digunakan merupakan nomor urut dari bakal calon yang juga dinyatakan BMS di dapil yang sama.
"Penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam SILON. Ini dapat dilakukan mulai 22-31 Juli 2018," kata Zaki di Batam, Sabtu (28/7).
Zaki juga mengingatkan bahwa penggantian calon tetap wajib memenuhi ketentuan 30 persen bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap dapil.
Bila sampai akhir masa perbaikan 31 Juli 2018 parpol tidak memperbaiki atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan namanya dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS).
"KPU Kota Batam telah menyampaikan kepada parpol dan mengumumkan hasil penelitian terhadap dokumen syarat bakal calon di website KPU Batam, kpud-batamkota.go.id," katanya.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pemerintah Pusat akan Bangun Jalan Layang di Kalimantan Tengah
