Partai Perindo Optimistis Jadi Peserta Pemilu 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 24 September 2017
Partai Perindo Optimistis Jadi Peserta Pemilu 2019

Logo Perindo. Foto: @PartaiPerindo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sulawesi Tengah optimistis menjadi peserta dan pemenang pemilu pada 2019 mendatang.

Ketua DPW Perindo Sulteng, Clemens Efraim Musa, menuturkan partai politik besutan Hary Tanoesoedibjo itu siap menang pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang.

"Perindo siap menang pemilu 2019 mendatang. Perindo optimistis menjadi peserta pemilu pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang," kata Clemens di Palu, Minggu (24/9)

Menurut Clemens, Perindo akan melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu pada tanggal 8 Oktober 2017 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendaftaran, sebut dia, akan dibuat atau digelar secara meriah dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal serta melibatkan pers dalam kegiatan tersebut.

"Kegiatan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum agar dibuat meriah, akan ada tari-tarian, budaya Kaili yang dilibatkan dalam pendaftaran, termasuk pers," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pendaftaran Perindo di KPU pada tanggal 8 Oktober 2017 merupakan komitmen partai yang digelar secara serentak di seluruh daerah di Indonesia.

Pendaftaran tersebut, jelas dia juga sekaligus sebagai bentuk memperingati hari jadi atau HUT Perindo yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2017.

Karena itu, tegas dia, semua pengurus dan kader serta simpatisan akan dilibatkan dalam momen tersebut untuk merefleksikan perjuangan Perindo.

"Perindo tidak hanya hadir sebagai peserta pemilu. Tetapi Perindo hadir sebagai perjuangan untuk membangun masyarakat dan perjuangkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Sumber: Antara

#Persatuan Indonesia (Perindo) #Pemilu #Hary Tanoesoedibjo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Olahraga
Nikahi Putri Taipan Media, Kevin Sanjaya Tak Mau Arahkan Anaknya Jadi Atlet Bulu Tangkis
Mantan pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya menegaskan tidak akan mengarahkan putrinya menjadi atlet profesional. Ia menilai jalur bulu tangkis penuh risiko dan persaingan ketat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 06 Juni 2026
Nikahi Putri Taipan Media, Kevin Sanjaya Tak Mau Arahkan Anaknya Jadi Atlet Bulu Tangkis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan