Partai Besutan Fahri Hamzah Harus Beda dari PKS

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 10 November 2019
Partai Besutan Fahri Hamzah Harus Beda dari PKS

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mau tidak mau harus dapat membedakan diri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Harus membedakan diri baik dari aspek karakter pergerakan, identitas ideologis, visi-misi, dan platform kepartaian, hingga kelangsungan logistik," ujar Khoirul, Sabtu (9/11).

Baca Juga:

Dirikan Partai Gelora, Fahri Hamzah Targetkan Bisa Ikut Pilkada 2020

Pendirian Partai Gelora Indonesia itu sendiri diketahui kini masih dalam proses administrasi pengurusan badan hukum. Namun, Khoirul menilai sepak terjang partai hasil eksperimen politik mantan elit PKS, seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah patut untuk dicermati.

Fahri Hamzah. (Antaranews)
Salah satu pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah. (Antaranews)

Di internal PKS sejak lama, sudah tampak dari idiomnya, ada orientasi dan arah perilaku politik yang berbeda terbagi menjadi dua faksi, yaitu 'faksi keadilan' yang dianggap lebih ideologis dan 'faksi kesejahteraan' yang lebih berorientasi ekonomi.

"Anis Matta dan Fahri Hamzah identik sebagai 'faksi kesejahteraan', sedangkan senior-senior seperti Hidayat Nur Wahid identik dengan 'faksi keadilan'. Itu hanya permainan idiom saja. Langkah perilaku politik mereka ke depan yang akan mengonfirmasi di bagian mana mereka berposisi," jelas Khoirul.

Baca Juga:

Fahri Hamzah Sebut Pulau Reklamasi Lebih Cocok Sebagai Ibu Kota Baru

Kemampuan Partai Gelora Indonesia membedakan diri dari partai 'induknya' akan menentukan kemampuan mereka bertahan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary thresshold) pada Pemilihan umum 2024.

"Tapi kalau (Partai) Gelora hanya menduplikasi apa yang dilakukan PKS, kecil kemungkinan mereka bisa bertahan. Karena ceruk massa dan logistik mereka akan disedot oleh partai 'induknya' sendiri," tegas Dosen Ilmu Politik di Universitas Paramadina itu. (*)

#Fahri Hamzah #Ketua Partai #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
DLH DKI Jakarta kini menyediakan layanan khusus pengangkutan sampah berukuran besar
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Bakal Tindak Bendera Partai yang Ganggu Keindahan Kota, Pasukan Oranye Jadi Andalan
Indonesia
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Usman mengajak Agus dan Husnan Bey Fananie kembali bersatu di bawah komando Mardiono dan berjuang bersama-sama demi masa depan PPP.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Pegang SK Menkum, PPP Kubu Mardiono Ajak Agus Suparmanto Cs Gabung
Indonesia
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Kata Menteri Hukum Soal Klaim 2 Ketum PPP Merasa Menang di Muktamar
Indonesia
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Saat ini Kementerian Hukum (Kemenkum) menunggu dan memproses dokumen pendaftaran dari setiap kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Nasib Dua Ketua Umum PPP di Tangan Menkum, AD/ART Jadi Penentu
Indonesia
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Rakyat kita tidak suka pemimpin yang penuh dendam saudara-saudara sekalian
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Prabowo Sentil Fenomena Gontok-gontokan di Tingkat Atas, Tak Masalah Beda Partai
Indonesia
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol. ?
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Agus dan Mardiono Saling Klaim Kemenangan, Menkum: Dualisme PPP Diselesaikan Sesuai AD/ART
Indonesia
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
PPP Punya 2 Ketua Umum Hasil Muktamar ke-10 Ancol
Bagikan