Parpol Diminta Tak Pasang Atribut dan Bendera di Jalan Protokol Jelang ASEAN Forum

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 31 Juli 2023
Parpol Diminta Tak Pasang Atribut dan Bendera di Jalan Protokol Jelang ASEAN Forum

Bendera partai politik. (Foto: MP/Dicke)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jakarta bakal menyelenggarakan ASEAN Forum yang pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 mendatang.

Dengan adanya kegiatan penting negara Asia Tenggara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta partai politik (parpol) untuk tidak memasang bendera dan atribut lain di jalan protokol ibu kota.

Hal ini dengan tujuan menjaga keindahan Kota Jakarta menjelang pelaksanaan ASEAN Forum.

Baca Juga:

Jokowi Tidak Ingin ASEAN Jadi Tempat Ajang Proxy

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengajak partai politik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ASEAN Forum pada tanggal 5 -7 September 2023 dengan cara tidak memasang bendera dan atribut partai politik di daerah protokol," ucap Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri, yang dikutip Senin (31/7).

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menegaskan, pemasangan bendera dan atribut kampanye secara terbuka diperbolehkan 25 hari setelah ditetapkannya masa kampanye, yaitu 28 November 2023.

"Sebelum masa kampanye, maka KPU tidak berwenang untuk mencopot atribut partai politik. Hal itu menjadi kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta," ujar Wahyu.

Baca Juga:

PKS Minta Pemprov DKI Larang Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta

Lanjut dia, KPU DKI akan berkoordinasi pemerintah daerah, satpol PP dan badan-badan terkait agar semua pihak, terutama partai politik, agar dapat melaksanakan imbauan ini.

Wahyu juga menambahkan bahwa partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada internal partai. Sosialisasi dan pendidikan politik dapat dilakukan dalam pertemuan terbatas dengan menginformasikan pelaksanaannya satu hari sebelum pelaksanaan kepada KPU. (Asp)

Baca Juga:

Polda Metro Cari Kebenaran Acara Komunitas LGBT se-ASEAN di Jakarta

#Partai Politik #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026
Program ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan bersejarah sekaligus pusat aktivitas ekonomi lama Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Pakar Sebut Operasional RDF Rorotan yang Dilaksanakan secara Bertahap sudah Tepat
RDF Plant Rorotan merupakan bagian penting dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta guna mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Sebut Operasional RDF Rorotan yang Dilaksanakan secara Bertahap sudah Tepat
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Tak Panik Terkait Virus Super Flu, Tapi Tetap Waspada
Dinkes DKI Jakarta memastikan belum ditemukan kasus Super Flu Influenza A subclade K. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Tak Panik Terkait Virus Super Flu, Tapi Tetap Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Tidak ada penjelasan yang diterima Komisi D terkait sumber pendanaan, termasuk besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Waktu pembongkaran monorel itu dilakukan pada malam hari, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di jam sibuk.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Dinas Bina Marga DKI Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Bongkar Monorel Mangkrak di Rasuna Said, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar
Gubernur Pramono Anung meminta pembongkaran tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dilakukan pada Rabu 14 Januari 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Bongkar Monorel Mangkrak di Rasuna Said, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar
Bagikan