Teknologi

Para Pejabat PBB Dilarang Menggunakan WhatsApp, Ini Alasannya

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Jumat, 24 Januari 2020
Para Pejabat PBB Dilarang Menggunakan WhatsApp, Ini Alasannya

PBB larang pejabatnya menggunakan WhatsApp (Foto: pixabay/chikenonline)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

TAHUKAH kamu jika para pejabat PBB Dilarang berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp?. Usut punya usut hal itu lantaran alasan keamanan.

Dilansir dari laman reuters, Juru Bicara PBB menyebutkan, jika WhatsApp tak didukung dengan mekanisme yang aman.

Baca Juga:

Akhirnya WhatsApp Hadirkan Dark Mode di Android, Tapi...

PBB larang penggunaan WhatsApp karena suatu hal (Foto: pixabay/geralt)

Hal itu usai para ahli PBB menuduh Arah Saudi menggunakan platform komunikasi online untuk meretas telepon kepala eksekutif Amazon sekaligus Washington Post, Jeff Bezos.

Pakar Independen AS menuturkan pada hari Rabu, jika mereka memiliki informasi yang menunjukan pada 'kemungkinan keterlibatan' Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman dalam dugaan serangan cyber 2018 pada salah satu orang terkaya di dunia itu.

Mereka pun menyerukan penyelidikan segera oleh AS dan otoritas lainnya, berdasarkan laporan forensik oleh FTI Consulting yang berbasis di Washington.

Laporan itu menuduh bahwa iPhone Bezos dibajak oleh file video berbahaya yang dikirim dari akun WhatsApp yang digunakan oleh Putra Mahkota Arab Saudi.

Baca Juga:

Putra Mahkota Arab Saudi Retas Ponsel Jeff Bezos Via WhatsApp?

Saat ditanya apakah Seketaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi dengan putra mahkota Saudi atau pemimpin dunia lainnya menggunakan WhatsApp.

Juru bicara PBB Farha Haq mengatakan "Para Pejabat senior di PBB telah diperintahkan untuk tak menggunakan WhatsApp, itu tidak didukung dengan mekanisme yang aman".

WhatsApp mengklaim memiliki tingkat keamanan yang mumpuni (Foto: pixabay/mih83)

Farhan kemudian menambahkan, jika arahan untuk tak menggunakan WhatsApp telah disampaikan pada pejabat AS pada bulan Juni tahun lalu.

Namun saat ditanya tentang langkah PBB tersebut, WhatsApp mengatakan menyediakan keamanan industri terkemuka untuk lebih dari 1,5 miliar pengguna.

"Setiap pesan pribadi dilindungi oleh enkripsi end-to-end untuk membantu mencegah WhatsApp atau orang lain melihat obrolan. Teknologi enkripsi yang kami kembangankan dengan Signal sangat dihargai oleh pakar keamanan, dan tetap menjadi yang terbaik untuk orang-orang di seluruh dunia" ujar Direktur Komunikasi WhatsApp Carl Woog. (Ryn)

Baca Juga:

Karena Tekanan FBI, Apple Batalkan Rencana Enkripsi iCloud

#PBB #WhatsApp
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Pemanasan global telah merusak stabilitas ekologi Himalaya yang rapuh, melelehkan permafrost serta gletser, dan mempercepat timbulnya berbagai bahaya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 September 2026
Perdana Menteri Nepal Sebut Banjir Bandang Peringatan bagi Dunia, Desak Kerja Sama Global untuk Hadapi Krisis
Indonesia
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Menlu Sugiono memanfaatkan rangkaian Sidang Umum PBB di New York untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Di New York, Menlu Sugiono Galang Dukungan Indonesia untuk DK PBB 2029-2030
Dunia
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat  Benjamin Netanyahu Pidato di  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Indonesia
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Menlu Sugiono akan menyampaikan National Statement Indonesia di Sidang Umum PBB ke-81, membawa isu Palestina, multilateralisme hingga Global South.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
Indonesia Bawa Isu Ketahanan Global dan Palestina ke Sidang Umum PBB ke-81
Dunia
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Debat umum PBB dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September dan 28 September.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
2 Kali Visa Presiden Mahmoud Abbas ke Sidang PBB Ditolak AS, Isu Palestina Tetap Jadi Bahasan
Indonesia
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
PAM Jaya mewakili Indonesia di New York, Amerika Serikat. PAM Jaya menargetkan pengelolaan air Jakarta selesai 2029.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
Indonesia
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Risiko Pembersihan Etnis Makin Menguat di Tepi Barat Palestina
Dunia
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan serukan penghapusan hak veto dan keanggotaan tetap DK PBB demi tatanan dunia yang lebih adil. Simak usulan lengkapnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Dunia Lebih Besar dari 5 Negara, Presiden Erdogan Usul Hak Veto PBB Dihapus
Indonesia
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Delegasi Indonesia juga akan memanfaatkan momentum Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029—2030.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Menlu Sugiono Bakal Sampaikan Pernyataan Nasional di Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyambut baik resolusi PBB tersebut, mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Palestina Dilarang Hadiri Majelis Umum PBB, 152 Negara Protes ke AS
Bagikan