Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Iran dan Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu pada Selasa (7/4) yang bertujuan membuka jalan bagi kesepakatan akhir untuk menyudahi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari, yang telah menewaskan dan melukai banyak orang.
Dalam proses gencatan senjata menuju perdamaian, Iran meminta AS serikat juga memasukan serangan ke Lebanon bagian dari perdamaian. Namun, Israel menolak dan AS juga memberikan sinyal penolakan karena dinilai perang yang berbeda.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dengan tegas mengutuk serangan Israel di seluruh Lebanon dan memperingatkan meningkatnya korban sipil dan risiko terhadap upaya gencatan senjata regional.
Guterres mengatakan, serangan pada 8 April tersebut mengakibatkan ratusan warga sipil tewas dan terluka, termasuk anak-anak, serta menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil.
Baca juga:
PBB Tegaskan Kematian Prajurit Perdamaian di Lebanon Akibat Tembakan Tank Israel
Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya jumlah korban sipil dan dengan keras mengecam jatuhnya korban jiwa.
Pemimpin PBB tersebut juga menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Lebanon, serta berharap agar para korban yang mengalami luka-luka segera pulih.
“Dengan pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, aktivitas militer yang sedang berlangsung di Lebanon menimbulkan risiko serius terhadap gencatan senjata tersebut dan upaya menuju perdamaian yang langgeng serta menyeluruh di kawasan,”demikian pernyataan tersebut.
Ia menegaskan, sekretaris Jenderal kembali menyerukan kepada semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan dan menekankan perlunya menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.
Guterres menegaskan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi setiap saat, serta serangan yang menargetkan mereka “tidak dapat diterima.”
"Tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut dan mendesak semua pihak untuk menempuh jalur diplomasi serta kembali berkomitmen pada implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701," ungkapnya.
