Pansus Pelindo II Panggil Dirjen Pajak dan Kepala BPKP

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 11 November 2015
Pansus Pelindo II Panggil Dirjen Pajak dan Kepala BPKP

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (tengah) (ANTARA FOTO.Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II hari ini, Rabu (11/11), memanggil Direktur Jendera (Dirjen) Pajak dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan (BPKP), namun rapat yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB mundur dua jam dan baru dimulai pukul 12.00 WIB.

Menurut Rieke Diah Pitaloka selaku pimpinan Pansus Pelindo II, terlambatnya agenda pelaksanaan Pansus Pelindo II karena Dirjen Pajak dan seluruh eselon I yang diminta hadir belum juga datang.

"Sampai jam 12.00 ini, Dirjen Pajak dan seluruh eselon I yang kita minta hadir sejak pagi, belum juga datang, karenanya mau tidak mau rapat tetap harus kita laksanakan, dengan rekan-rekan pajak dari eselon II," ujar Rieke, Rabu (11/11).

Rapat dihadiri oleh enam fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN. Sidang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka, Aziz Syamsyudin Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar, dan Teguh Juwarno dari fraksi Pan.

"Tolong Dirjen Pajak Kooperatif karena Pansus berhak tau hal yang berkaitan dengan Pelindo II, meskipun ada kerahasiaan tentang wajib pajak, tolong kalau perlu surat dari pengadilan atau instansi terkat akan segera diurus," ujar Teguh Juwarno. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Tangguhkan Pemanggilan RJ Lino
  2. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  3. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  4. Janji Manis Rizal Ramli Benahi Pelindo II
  5. Berkaca Kasus Century, Pansus Pelindo II Didorong Lebih Politis

 

#Ditjen Pajak #BPKP #Pelindo II #Pansus Pelindo II #Rieke Diah Pitaloka
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Ada banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji seperti kondisi tenda agar lebih lebih baik dan pembenahan di sejumlah fasilitas lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Rieke Diah Pitaloka Dorong Pemerintah tidak Ragu Sikat Mafia Haji
Indonesia
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Menurut anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, solusi atas persoalan program internship kedokteran tidak cukup hanya melalui peraturan menteri kesehatan saja.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal karena Lelah Bekerja Tanpa Libur, DPR Desak Reformasi Tata Kelola Program Internship Melalui Perpres
Indonesia
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
DPR memberikan dukungan penuh kepada Direktur Utama PT KAI (Persero) untuk menginisiasi perbaikan menyeluruh yang mengacu pada akurasi data
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Tabrakan KRL dan Argo Bromo di Bekasi Timur Jadi Momentum Revolusi Keselamatan Kereta Api
Indonesia
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Ketiadaan regulasi komprehensif dalam Peraturan Presiden terkait peran BPKP memicu potensi bias kewenangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Kewenangan Audit Investigatif BPKP Disorot DPR RI, Siapa Paling Berwenang Hitung Kerugian Negara?
Indonesia
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Selain masalah transparansi, Rieke menyoroti birokrasi pemberian kewarganegaraan bagi WNA yang sangat berbelit dan melibatkan terlalu banyak lembaga tanpa kepastian waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
DPR Semprot Kemenkum Buntut RUU Kewarganegaraan Amburadul, Berpotensi Jadi Barang Dagangan
Indonesia
Ahli Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 2,1 T Versi BPKP Sah Jerat Nadiem ke Bui
Laporan hasil perhitungan kerugian negara yang disusun oleh BPK maupun BPKP merupakan alat bukti sah secara konstitusional.
Wisnu Cipto - Sabtu, 07 Februari 2026
Ahli Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 2,1 T Versi BPKP Sah Jerat Nadiem ke Bui
Indonesia
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Tak Bisa Lagi Ngeles Desakan Bersih-Bersih
MAKI mendorong Menkeu Purbaya segera melakukan pembersihan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menkeu Purbaya Tak Bisa Lagi Ngeles Desakan Bersih-Bersih
Indonesia
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Kejagung kini sedang menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi izin tambang Konawe Utara.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Uang yang disita penyidik KPK diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Bagikan