Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 13 Oktober 2015
Pansus Pelindo II Janji Bongkar Kasus Sampai ke Akar

Pekerja pelabuhan melintas di depan mobil "crane" yang diberi batas garis polisi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta, Kamis (3/9). (Foto Antara/Muhammad Adimaja)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Bisnis - Setelah resmi terbentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang beranggotakan 30 orang akan langsung bekerja. Pansus Pelindo II akan memanggil pihak-pihak terkait dengan sejumlah kasus di Pelindo II. 

"Kita akan panggil semua yang terlibat termasuk RJ Lino, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan," kata politisi dari PDI Perjuangan ini seusai rapat paripurna pembentukan Pansus Pelindo II, di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10).

Dikatakan Masinton, Pansus Pelindo II akan menggali seluruh kebobrokan Pelindo II hingga ke akar-akarnya. 

"Kita akan selidiki semua, mulai dari masalah dwelling time, perpanjangan kontrak dengan Hutchinson Port Holding, perusahaan Hong Kong, yang mengelola JICT sampai pembelian furnitur untuk Menteri BUMN senilai Rp200 juta dari uang perusahaan Pelindo II," jelas Masinton. 

Namun, sebelumnya setelah resmi terbentuk hari ini Pansus Pelindo II akan mengadakan rapat internal guna memilih pimpinan internal yang dilanjutkan dengan mengagendakan rapat-rapat, verifikasi info dan data yang telah disampaikan kepada Pansus lalu pemanggilan pihak-pihak terkait dengan kasus di Pelindo II.

Sebelumnya, Pelindo II menjadi perhatian publik setelah Presiden Joko Widodo sempat marah-marah karena lamanya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) mencapai 7 hari padahal di Singapura hanya 1-2 hari.  

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli 'mengepret' RJ Lino terkait dugaan mafia pelabuhan. 

Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Komjen Budi Waseso waktu itu menggeledah kantor Dirut Pelindo II RJ Lino terkait pengadaan alat derek (crane). Di saat yang sama, Lino menelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengadukan penggeledahan kantornya. Buntutnya, Komjen Buwas dimutasi ke Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Berbagai kasus dan isu Lino dibekingi orang kuat membuat DPR gerah dan akhirnya membentuk Pansus Pelindo II. (fdi) 

Baca Juga:

  1. Pansus Pelindo II Resmi Diketuk Palu
  2. Pansus Pelindo II Belum Bekerja Efektif
  3. Pansus Pelindo II Tunggu Pimpinan DPR Pulang Haji
  4. Pansus Pelindo II Masih Dirapatkan di Bamus DPR
  5. Pelindo II Dituding Lakukan Tender Tertutup
#Rini Soemarno #Dirut Pelindo RJ Lino #Pansus Pelindo II #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Bagikan