Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kaukus Pancasila, menyambut gembira atas disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Menurut Ketua Kaukus Pancasila, Eva Sundari, meski sempat berlarut hingga dua tahun, pengesahan RUU itu dapat membantu pemberantasan terorisme yang bentuk serangannya semakin rumit.
"Ada perbaikan cukup signifikan dalam revisi UU Anti Terorisme mulai dari pencegahan hingga penegakkan hukum yang membuka peluang perbantuan dari TNI," kata Eva kepada MerahPutih.com, Jumat (25/5).
Meski demikian, implementasi UU tersebut perlu memfokuskan upaya maksimal pada pencegahan karena membutuhkan keterlibatan banyak pihak yang selama ini terlihat kurang relevan. Dunia pendidikan mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, lanjut dia, ternyata menjadi lahan empuk untuk penyebaran faham intoleransi yang merupakan bibit bagi terorisme akibat tidak ada pendidikan yang bersifat antitesa dari ideologi intoleran ini.
"Sehingga, mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui metode membangkitkan pemikiran kritis menjadi mutlak dan mendesak," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Karena itu, menurut Eva, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diserahi tugas dan berfungsi sebagai koordinator harus menyiapkan platform menyeluruh bagi pencegahan terorisme terutama dengan menggandeng dunia pendidikan.
"Pelibatan dunia pendidikan ini mutlak agar para siswa yang terpapar ideologi intoleransi dapat diberikan pendidikan alternatif berupa ideology nasionalisme yang mengusung religiusitas, toleransi dan inklusifitas, yaitu Pancasila," tegasnya.
Eva menuturkan, Kemendikbud, Kementrian Agama dan Kemenristek dan Dikti, sebagai penanggung jawab dari dunia pendidikan, harus duduk bersama dan membuat metode pengajaran dan pendidikan Pancasila. "Kaukus Pancasila mengusulkan pelibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh BNPT dalam menyiapkan program Pendidikan dan Pengajaran Pancasila tersebut," tuturnya.
Terkait modus baru bom bunuh diri yang dilakukan sekeluarga, Kaukus Pancasila mengusulkan kepada BNPT dan BPIP untuk secara khusus mengelaborasi perspektif gender dari ideologi Pancasila terutama bersumber dari sila ke 2. "Sila yang berisi konsep Kemanusiaan dan kesetaraan ini akan menjadi dasar kuat bagi pendidikan warga negara untuk mencintai hidup dan kehidupan sebagaimana pemaknaan sila 1, yaitu beragama yang terhubung dengan kemanusiaan," pungkasnya.
Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Setelah itu sebanyak 281 anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju. Ketua Pansus Terorisme M. Syafi'i mengatakan terdapat penambahan banyak substansi pengaturan dalam RUU tentang Tindak Pidana Terorisme untuk menguatkan pengaturan yang telah ada dalam UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Menurut dia penambahan sustansi tersebut antara lain adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU nomor 15 tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan dan peran TNI. (Pon)
