PAN Tetap Usulkan 2 Bakal Cawapres untuk Prabowo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 September 2023
PAN Tetap Usulkan 2 Bakal Cawapres untuk Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/9/2023). ANTARA/Darwin Fatir.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pemilihan Presiden 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya sebagai bagian koalisi pendukung Prabowo, tetap konsisten mengusulkan dua nama cawapres.

"Bakal cawapres itu sudah jelas, Pak Erick Thohir, nomor dua Pak Muhadjir (Effendy), sudah," katanya usai mengikuti pemusnahan minuman beralkohol dan barang lainnya di Halaman Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar, Gedung Graha Sucofindo, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/9).

Baca Juga:

PDIP Hormati Keputusan Demokrat Dukung Prabowo

Dua bakal calon yang diusulkan PAN, yakni Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Muhadjir Effendy kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK.

Saat ditanyakan bagaimana dengan kehadiran Partai Demokrat yang ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pria akrab disapa Zulhas ini enggan berkomentar banyak.

"Ahlan wa sahlan, bihudurikum (selamat datang atas kehadirannya). Sudah ada gambarnya kan semalam, ramai-ramai toh (sudah bergabung)," katanya singkat kepada awak media, dikutip Antara.

Baca Juga:

Viani Eks Kader PSI Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto

Mengenai dengan pilihan politik, semua diserahkan kepada koalisi. Namun demikian, pihaknya sejauh ini masih mengurusi masyarakat apalagi di musim kemarau ekstrem akibat dampak El Nino.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengumumkan secara resmi arah koalisi Pilpres 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai itu akan digelar 21 September 2023.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan mengumumkan keputusan itu kepada para kader dan publik saat rapat nanti.

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024 akan disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di Rapimnas Partai Demokrat, Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky saat dihubungi di Jakarta, Minggu. (*)

Baca Juga:

Baliho Prabowo-Gibran Bermunculan, Ini Respons Anak Sulung Jokowi

#PAN #Partai Politik #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan