PAN Tetap Usulkan 2 Bakal Cawapres untuk Prabowo

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 September 2023
PAN Tetap Usulkan 2 Bakal Cawapres untuk Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (tengah) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/9/2023). ANTARA/Darwin Fatir.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya pada Pemilihan Presiden 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya sebagai bagian koalisi pendukung Prabowo, tetap konsisten mengusulkan dua nama cawapres.

"Bakal cawapres itu sudah jelas, Pak Erick Thohir, nomor dua Pak Muhadjir (Effendy), sudah," katanya usai mengikuti pemusnahan minuman beralkohol dan barang lainnya di Halaman Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar, Gedung Graha Sucofindo, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/9).

Baca Juga:

PDIP Hormati Keputusan Demokrat Dukung Prabowo

Dua bakal calon yang diusulkan PAN, yakni Erick Thohir kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Muhadjir Effendy kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia atau Menko PMK.

Saat ditanyakan bagaimana dengan kehadiran Partai Demokrat yang ikut bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), pria akrab disapa Zulhas ini enggan berkomentar banyak.

"Ahlan wa sahlan, bihudurikum (selamat datang atas kehadirannya). Sudah ada gambarnya kan semalam, ramai-ramai toh (sudah bergabung)," katanya singkat kepada awak media, dikutip Antara.

Baca Juga:

Viani Eks Kader PSI Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo Subianto

Mengenai dengan pilihan politik, semua diserahkan kepada koalisi. Namun demikian, pihaknya sejauh ini masih mengurusi masyarakat apalagi di musim kemarau ekstrem akibat dampak El Nino.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengumumkan secara resmi arah koalisi Pilpres 2024 saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai itu akan digelar 21 September 2023.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan mengumumkan keputusan itu kepada para kader dan publik saat rapat nanti.

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024 akan disampaikan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, di Rapimnas Partai Demokrat, Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky saat dihubungi di Jakarta, Minggu. (*)

Baca Juga:

Baliho Prabowo-Gibran Bermunculan, Ini Respons Anak Sulung Jokowi

#PAN #Partai Politik #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan