PAN Kaji Wacana Kepala Daerah Kembali Dipilih oleh DPRD
Ikhsan Aryo Digdo - Jumat, 13 Desember 2024
Suasana rapat paripurna pengumuman pimpinan dan fraksi DPRD DKI periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan pilkada di Indonesia.
Prabowo sebelumnya melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.
Ketua DPP PAN, Saleh Daulay mengatakan, pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kata dia, PAN perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik.
"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (13/12).
Baca juga:
PAN Siapkan Karpet Biru untuk Jokowi dan Keluarga Jadi Kader
"Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," sambung dia.
Saleh menekankan, PAN mendukung pilkada yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kata dia, Indonesia sudah pernah menerapkannya.
"Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini," imbuhnya.
Menurut Saleh, mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
Baca juga:
Dikatakannya, soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat.
"Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," ungkapnya.
Meski demikian, ia menyebut perubahan mekanisme pilkada ini tidak mudah. Pasalnya, ada undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.
"Kalau mau mudah, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu dirubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak," tuturnya.
Baca juga:
DPRD DKI Minta Jalan Rusak Akibat Pembangunan LRT Segera Diperbaiki
Karena wacana ini muncul dari presiden, menurut Saleh, paling tidak persetujuan soal perubahan itu telah didapat 50 persen.
Ia meyakini partai-partai yang ada di parlemen akan menyetujui wacana yang dilempar oleh Prabowo. Hal itu lantaran hampir semua parpol yang ada di parlemen bergabung dalam koalisi pemerintah.
"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," pungkasnya. (pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan