PAN Janjikan bakal ada Kejuatan untuk Pilkada di Jawa

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 28 Juni 2024
PAN Janjikan bakal ada Kejuatan untuk Pilkada di Jawa

Ketua Tim Desk Pilkada DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.(foto: dok DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PETA politik Pilkada serentak 2024 di Pulau Jawa masih dinamis. Ketua Tim Desk Pilkada DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya sudah mempersiapkan sejumlah nama di Pilkada 2024.

“Ada kejutan-kejutan yang akan kami lakukan," kata Yandri kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/6). Untuk Pilkada Jakarta, PAN mengajukan kader internal, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Zita akan menjadi alternatif bagi calon yang ingin melawan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini yang sedang kami komunikasikan dengan partai-partai yang menurut kami dianggap bisa bekerja sama dengan PAN untuk mengusung pasangan di luar poros Anies," katanya.

Untuk pilkada Jawa Barat, partainya mengajukan Ketua DPW PAN Jawa Barat Desy Ratnasari. Sementara itu, dalam pilkada Jawa Tengah, sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi masih yang terkuat. "Kemarin sudah rakerwil (rapat kerja wilayah), sudah memutuskan ke Pak Luthfi yang sekarang Kapolda Jawa Tengah," ujarnya.

Baca juga:

Selama Pilkada, ASN Dilarang Singgung Konten Medsos Kontestan

Sementara itu, untuk Jawa Timur, PAN akan mengajukan petahana. “Kalau Jawa Timur sudah ya. Sudah ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak," jelas Yandri.

Yandri menyebut Pilkada 2024 di Pulau Jawa akan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Sabtu (29/6). Dalam Rakernas itu, setiap kader PAN akan diminta masukan terkait dengan Pilkada 2024. "Nanti akan minta masukan juga di rakernas (rapat kerja nasional)," ujarnya.(knu)

Baca juga:

PAN Klaim Tidak Kekurangan Kader di Pilkada Jabar

#Pilkada 2024 #PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Bagikan