PAN Janjikan bakal ada Kejuatan untuk Pilkada di Jawa

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 28 Juni 2024
PAN Janjikan bakal ada Kejuatan untuk Pilkada di Jawa

Ketua Tim Desk Pilkada DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto.(foto: dok DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PETA politik Pilkada serentak 2024 di Pulau Jawa masih dinamis. Ketua Tim Desk Pilkada DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya sudah mempersiapkan sejumlah nama di Pilkada 2024.

“Ada kejutan-kejutan yang akan kami lakukan," kata Yandri kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/6). Untuk Pilkada Jakarta, PAN mengajukan kader internal, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. Zita akan menjadi alternatif bagi calon yang ingin melawan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ini yang sedang kami komunikasikan dengan partai-partai yang menurut kami dianggap bisa bekerja sama dengan PAN untuk mengusung pasangan di luar poros Anies," katanya.

Untuk pilkada Jawa Barat, partainya mengajukan Ketua DPW PAN Jawa Barat Desy Ratnasari. Sementara itu, dalam pilkada Jawa Tengah, sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi masih yang terkuat. "Kemarin sudah rakerwil (rapat kerja wilayah), sudah memutuskan ke Pak Luthfi yang sekarang Kapolda Jawa Tengah," ujarnya.

Baca juga:

Selama Pilkada, ASN Dilarang Singgung Konten Medsos Kontestan

Sementara itu, untuk Jawa Timur, PAN akan mengajukan petahana. “Kalau Jawa Timur sudah ya. Sudah ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak," jelas Yandri.

Yandri menyebut Pilkada 2024 di Pulau Jawa akan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, Sabtu (29/6). Dalam Rakernas itu, setiap kader PAN akan diminta masukan terkait dengan Pilkada 2024. "Nanti akan minta masukan juga di rakernas (rapat kerja nasional)," ujarnya.(knu)

Baca juga:

PAN Klaim Tidak Kekurangan Kader di Pilkada Jabar

#Pilkada 2024 #PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Bagikan