Pam Swakarsa Bentukan Listyo Jadi 'Binaan' Polisi
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPRANTARA FOTO/Pool/Galih Pradipta/foc.
Merahputih.com - Mabes Polri memastikan bahwa konsep Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) gagasan Kapolri terpilih, Komjen Listyo Sigit Prabowo berbeda dengan Pam Swakarsa di tahun 1998.
Pam Swakarsa yang dimaksud adalah sesuai UU 2/2002 tentang Polri. Di dalam UU Kepolisian, Pasal 3 ayat (1) huruf c dikatakan bahwa pengemban tugas kepolisian adalah kepolisian negara republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus.
Baca Juga
Pimpinan DPR Tantang Komjen Listyo Realisasikan Janji Jika Disahkan Jadi Kapolri
"Kedua oleh penyidik pegawai negeri sipil dan ketiga dibantu oleh bentuk pengamanan swakarsa,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/1).
Pam Swakarsa yang dimaksud Listyo adalah bentuk pengamanan yang dilakukan pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat serta mendapat pengukuhan dari Polri.
Artinya, dalam segala aktivitas, dalam segala operasional, Pam Swakarsa senantiasa dikoordinasikan dan diawasi oleh kepolisian. Jadi, operasionalnya tidak berjalan sendiri.
"Senantiasa berdampingan dengan kegiatan-kegiatan aparat kepolisian di lapangan,” sambungnya.
Adapun bentuknya antara lain, satuan pengamanan (satpam) yaitu, orang-orang yang dididik dan dilatih oleh Polri untuk melakukan pengamanan pada lingkungan tertentu di tempat mereka bertugas.
“Yang tentunya kegiatan Satpam ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan aparat kepolisian,” imbuhnya.
Baca Juga
Bentuk kedua, yaitu satuan keamanan lingkungan (satkamling) yaitu satuan keamanan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri atas dasar kemauan dan kepentingan masyarakat. Ini biasanya berada pada lingkungan masyarakat tempat tinggal.
“Diketuai oleh kepala rukun setempat. Bisa ketua RT atau RW. Sekali lagi, operasional satuan pengamanan ini senantiasa dalam koordinasi dan pengawasan aparat kepolisian,” tegasnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Komisi Percepatan Reformasi Polri Bakal Libatkan Tim Internal Polri di Setiap Rapat