Eddy Flo
MerahPutih.Com - Palestina makin gerah saja dengan tindak-tanduk Amerika Serikat di wilayahnya. Menteri Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Riad Al-Malki menyalahkan AS terkait rencana permukiman baru Israel di Tepi Barat dan mengatakan itu memberi lampu hijau buat kegiatan permukiman.
Al-Malki mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai reaksi terhadap rencana yang baru diumumkan oleh Israel untuk membangun 1.285 unit permukiman di Tepi Barat.
Tindakan Israel itu dilakukan sebagai hasil dari pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan kegagalan masyarakat internasional untuk menyatakan Israel bertanggung-jawab atas tindakannya, kata Menteri Palestina tersebut dalam satu pernyataan kepada stasiun radio resmi Palestina (Voice of Palestine).
Al Maliki Rabu (10/1) menyatakan bahwa satu pertemuan menteri luar negeri Arab dijadwalkan diselenggarakan di Ibu Kota Yordania, Amman, paling lambat akhir bulan ini. Pertemuan itu bertujuan membahas tindakan mendatang Arab sebagai akibat dari tindakan AS mengenai Yerusalem.
Sementara itu, Khader Habib, pemimpin senior Jihad Islam di Jalur Gaza, mengatakan penting untuk melancarkan Intifadah Palestina, atau perlawanan terhadap Israel di wilayah Palestina.
Ia mengatakan Intifadah meletus sebagai reaksi atas keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Habib mengatakan kepada demonstran di bagian selatan Jalur Gaza bahwa Pemerintah Otonomi Palestina "harus memutuskan koordinasi keamanan dengan Zionis dan PLO harus mencabut pengakuannya buat kesatuan ini".
Sebelumnya, kedua kelompok tersebut mereka menerima undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Sentral Palestina (PCC), atau Parlemen PLO, yang dijadwalkan diselenggarakan di Tepi Barat pada 14 Januari.
Dewan tersebut juga akan membahas kemungkinan memasukkan HAMAS dan Jihad Islam ke dalam Komite Eksekutif PLO.
Sebagaimana dilansir Antara, Israel menyetujui pembangunan ratusan rumah baru di Tepi Barat, yang didudukinya, kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada Selasa.
Permukiman adalah salah satu masalah paling panas dalam upaya perundingan kembali perdamaian Israel-Palestina, yang terhenti sejak 2014.
Warga Palestina menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan mereka, bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Sebagian besar negara menganggap tidak sah permukiman Israel, yang dibangun di wilayah yang dicaploknya dalam perang Timur Tengah pada 1967.
Israel membantah bahwa permukimannya tidak sah dan mengatakan masa depan mereka harus ditentukan dalam perundingan perdamaian dengan Palestina.
Pemerintah Israel pada Rabu menyetujui pembangunan 1.285 rumah yang akan dibangun pada 2018 dan merencanakan pembangunan lebih lanjut 2.500 rumah lain di sekitar 20 permukiman berbeda, kata Lieberman dalam pernyataan.(*)
