Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan

Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: MerahPutih.com/Didik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyambut baik rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat.

Ia pun mengatakan, bahwa kemerdekaan Palestina harus lantang disuarakan. Menurut Oleh, forum internasional tersebut merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan sikap dan gagasan terkait tantangan global yang dihadapi dunia saat ini.

“Sidang Majelis Umum PBB adalah panggung strategis. Presiden Prabowo harus menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan posisi Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis global, terutama tragedi kemanusiaan di Gaza,” ujar Oleh kepada wartawan, Senin (22/9).

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu menegaskan, bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban moral dan politik untuk lantang menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Baca juga:

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya

“Saya berharap Presiden Prabowo tidak ragu untuk menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Presiden juga harus mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan Israel di Gaza,” tegasnya.

Ia menambahkan, desakan gencatan senjata menjadi poin penting yang harus dikemukakan Presiden Prabowo di hadapan Majelis Umum PBB. Hal itu, menurutnya, demi menghentikan penderitaan dan kelaparan yang dialami rakyat Gaza akibat blokade dan serangan militer Israel.

“Dunia menunggu suara Indonesia. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, saya percaya Indonesia bisa memainkan peran besar dalam menggerakkan solidaritas global untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Palestina,” pungkasnya.

Baca juga:

Pemimpin Liga Arab dan OKI Tolak Rencana Pemukiman Ulang Rakyat Palestina oleh Israel

Seperti diberitakan, Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat.

Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia. Sebab, Indonesia akan menegaskan perannya sebagai pemimpin Global South yang gencar menyuarakan mengenai reformasi tata kelola dunia. (Pon)

#Prabowo Subianto #Sidang PBB #PBB #Palestina #Pidato Presiden
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Dunia
Harapan Hamas Usai Inggris Sampai Prancis Mendadak Akui Palestina
Pengakuan Eropa terhadap negara Palestina adalah langkah yang sangat penting
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Harapan Hamas Usai Inggris Sampai Prancis Mendadak Akui Palestina
Dunia
Prancis Resmi Akui Negara Palestina, Tegaskan tak Ada Pembenaran untuk Perang di Gaza
Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino akan mengakui Negara Palestina, setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan pada Minggu lalu.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Prancis Resmi Akui Negara Palestina, Tegaskan tak Ada Pembenaran untuk Perang di Gaza
Indonesia
Prabowo Ajak Dunia Bertindak Atasi Bencana Kemanusiaan di Gaza, Tak Sekadar Bicara
Prabowo juga memuji langkah historis yang diambil oleh negara-negara seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Prabowo Ajak Dunia Bertindak Atasi Bencana Kemanusiaan di Gaza, Tak Sekadar Bicara
Dunia
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
"Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," kata Prabowo
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang
Dunia
Gelombang Dukungan Global: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Akui Negara Palestina
Negara-negara Barat seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal secara resmi mengakui Palestina sebagai negara. Apa makna dan dampaknya bagi geopolitik global?
ImanK - Selasa, 23 September 2025
Gelombang Dukungan Global: Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Akui Negara Palestina
Dunia
Inggris secara Resmi Akui Negara Palestina, Tandai Perubahan Signifikan Kebijakan Pemerintah 'Negeri Ratu Elizabeth'
Sebelumnya, Australia, Kanada, dan Portugal telah mengumumkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Inggris secara Resmi Akui Negara Palestina, Tandai Perubahan Signifikan Kebijakan Pemerintah 'Negeri Ratu Elizabeth'
Dunia
Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB, Pertegas Komitmen Indonesia Terhadap Perdamaian
Dalam 10 tahun lalu tidak ada Presiden Republik Indonesia yang hadir di Sidang Umum PBB. Dia pun menilai bahwa hal itu akan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Pidato Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB, Pertegas Komitmen Indonesia Terhadap Perdamaian
Indonesia
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Presiden Prabowo akan menyampaikan pandangan Indonesia pada sesi pembahasan mengenai Solusi Dua Negara untuk Palestina.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina
Indonesia
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menaikkan gaji guru dan dosen ASN. Komisi X DPR juga meminta nasib guru honorer diperhatikan, karena gajinya kecil.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Bagikan