Pakar Sejarah Berharap Media Tak Latah Promosikan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Aneh

Eddy FloEddy Flo - Senin, 27 Januari 2020
 Pakar Sejarah Berharap Media Tak Latah Promosikan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Aneh

Pengamat sejarah dari Unsri Palembang Syafrudin Yusuf (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Kemunculan kerajaan-kerajaan aneh belakangan ini sontak mengejutkan khayalak ramai. Perhatian publik kontan teralihkan kepada tokoh-tokoh dibalik kerajan atau keraton dadakan tersebut.

Bagi para kalangan sejarawan atau pengamat sejarah, sebetulnya geger keraton atau kerajaan baru tersebut sebetulnya tidak akan menarik atensi publik seandainya tidak diberi ruang oleh media massa.

Baca Juga:

Dituduh Lakukan Kebohongan Publik, Kelompok Sunda Empire Dipolisikan

Pakar sejarah dari Universitas Sriwijaya Palembang Syafrudin Yusuf berharap media massa tidak memberikan panggung dengan pemberitaan yang berlebih (over expose) terhadap kerajan-kerajaan aneh itu.

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yang sempat hebohkan masyarakat
Raja dan Ratu dari Keraton Agung Sejagat kini sudah dalam tahanan polisi (Foto: Screenshot youtube)

"Nanti kalau diberitakan terus mereka 'melunjak' sehingga merasa seolah-olah sudah dikenal masyarakat luas dan bisa jadi itu malah bagian strategi mereka (diberitakan terus-menerus)," kata Syafrudin Yusuf di Palembang, Minggu (26/1).

Menurutnya, kemunculan Kerajaan Ratu Agung Sejagad dan Sunda Empire yang memicu kontroversi belakangan ini harus ditanggapi dengan cepat lewat penanganan dari sisi hukum agar ada efek jera.

Lebih lanjut Syafrudin memaparkan untuk memastikan kerajaan tersebut benar-benar asli maka diperlukan fakta pendukung seperti catatan sejarah ataupun tinggalan bangunan-bangunan, ia menilai Kerajaan Ratu Agung Sejagad dan Sunda Empire tidak memiliki keduanya sehingga besar kemungkinan hanya rekayasa.

Perlu juga digali terkait akar masalah munculnya kerajaan-kerajaan aneh, kata dia, sebab dua kerajaan tersebut punya gejala yang hampir sama yakni muncul dari keresahan suatu kelompok masyarakat yang memimpikan tatanan politik baru yang dapat memberikan mereka kenyamanan.

"Ada keinginan dari oknum masyarakat yang merindukan kebesaran suatu kerajaan, mungkin mereka menganggap kekuasaan saat ini kurang memuaskan," ujar Syafrudin.

Munculnya kerajaan tersebut juga tidak lepas dari konsep Ratu Adil yang cukup kuat di Pulau Jawa, hal itu dapat dilihat dari sumbangan-sumbangan pengikut kerajaan dengan iming-iming janji kesuksesan.

Baca Juga:

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Dalam Kasus Kekaisaran 'Sunda Empire'

Agar kasus tersebut tak terulang, Syafrudin Yusuf sebagaimana dilansir Antara meminta pemerintah memiliki acuan yang jelas terkait kerajaan dan aturan-aturannya.

"Definisi kerajaan itu apa, kemudian kerajaan yang diakui negara ada berapa, supaya masyarakat juga tahu dan tidak hanya tahu kerajaan yang besar-besar saja," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Kepala BIN Komentari Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire

#Media Massa #Sejarah Jawa #Kerajaan Nusantara #Forum Silahturahmi Keraton Nusantara (FKSN)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Penertiban dilakukan untuk mencegah salah kaprah media-media itu dianggap perpanjangan tangan dari lembaga negara yang bersangkutan.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Agustus 2025
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Indonesia
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Satgas PHK yang akan segera diluncurkan dapat menangani masalah ini sebagai prioritas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis
Indonesia
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Kini masyarakat melihat dunia berdasarkan apa yang ditampilkan gawai masing-masing
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Mei 2025
Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma
Indonesia
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa perlindungan dan insentif khusus guna menjaga keberlangsungan media
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Mei 2025
Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya
Indonesia
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Komisi III DPR membuka pintu masukan dari pemred media massa terkait larangan liputan sidang.
Soffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Indonesia
Dubes Belanda Dukung Media Independen, Kunci Kurangi Disinformasi dan Perkuat Demokrasi
Duta Besar Belanda, Marc Gerritsen, menekankan pentingnya media independen dan debat publik untuk mengurangi disinformasi.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 26 Februari 2025
Dubes Belanda Dukung Media Independen, Kunci Kurangi Disinformasi dan Perkuat Demokrasi
Video
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang, Bahas Apa?
“Kami berdiskusi dan tukar pandangan mengenai berbagai isu serta kebijakan strategis,"
Rezita Kesuma - Senin, 24 Februari 2025
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang, Bahas Apa?
Indonesia
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang Bahas Ini
Selama enam jam, Prabowo dan para pemimpin media bertukar pikiran mengenai berbagai isu terkini yang tengah berkembang.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Februari 2025
6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang Bahas Ini
Indonesia
Ada Ancaman PHK Massal di Media Konvensional, DPR Minta Komdigi Segera Bertindak
Ancaman PHK massal di media konvensional kini lebih besar dibanding media digital. DPR pun meminta Komdigi untuk ambil tindakan.
Soffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Ada Ancaman PHK Massal di Media Konvensional, DPR Minta Komdigi Segera Bertindak
Indonesia
Pramono Anung Anti Kasih Informasi Off The Record ke Media
"Saya adalah orang yang sama sekali selama menjabat itu tidak pernah mau bicara ke luar, apalagi dengan wartawan, yang sifatnya off the record. Saya sama sekali tidak mau," kata Pramono
Wisnu Cipto - Jumat, 20 September 2024
Pramono Anung Anti Kasih Informasi Off The Record ke Media
Bagikan