Pakar Sejarah Berharap Media Tak Latah Promosikan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Aneh


Pengamat sejarah dari Unsri Palembang Syafrudin Yusuf (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Kemunculan kerajaan-kerajaan aneh belakangan ini sontak mengejutkan khayalak ramai. Perhatian publik kontan teralihkan kepada tokoh-tokoh dibalik kerajan atau keraton dadakan tersebut.
Bagi para kalangan sejarawan atau pengamat sejarah, sebetulnya geger keraton atau kerajaan baru tersebut sebetulnya tidak akan menarik atensi publik seandainya tidak diberi ruang oleh media massa.
Baca Juga:
Dituduh Lakukan Kebohongan Publik, Kelompok Sunda Empire Dipolisikan
Pakar sejarah dari Universitas Sriwijaya Palembang Syafrudin Yusuf berharap media massa tidak memberikan panggung dengan pemberitaan yang berlebih (over expose) terhadap kerajan-kerajaan aneh itu.

"Nanti kalau diberitakan terus mereka 'melunjak' sehingga merasa seolah-olah sudah dikenal masyarakat luas dan bisa jadi itu malah bagian strategi mereka (diberitakan terus-menerus)," kata Syafrudin Yusuf di Palembang, Minggu (26/1).
Menurutnya, kemunculan Kerajaan Ratu Agung Sejagad dan Sunda Empire yang memicu kontroversi belakangan ini harus ditanggapi dengan cepat lewat penanganan dari sisi hukum agar ada efek jera.
Lebih lanjut Syafrudin memaparkan untuk memastikan kerajaan tersebut benar-benar asli maka diperlukan fakta pendukung seperti catatan sejarah ataupun tinggalan bangunan-bangunan, ia menilai Kerajaan Ratu Agung Sejagad dan Sunda Empire tidak memiliki keduanya sehingga besar kemungkinan hanya rekayasa.
Perlu juga digali terkait akar masalah munculnya kerajaan-kerajaan aneh, kata dia, sebab dua kerajaan tersebut punya gejala yang hampir sama yakni muncul dari keresahan suatu kelompok masyarakat yang memimpikan tatanan politik baru yang dapat memberikan mereka kenyamanan.
"Ada keinginan dari oknum masyarakat yang merindukan kebesaran suatu kerajaan, mungkin mereka menganggap kekuasaan saat ini kurang memuaskan," ujar Syafrudin.
Munculnya kerajaan tersebut juga tidak lepas dari konsep Ratu Adil yang cukup kuat di Pulau Jawa, hal itu dapat dilihat dari sumbangan-sumbangan pengikut kerajaan dengan iming-iming janji kesuksesan.
Baca Juga:
Polisi Belum Temukan Unsur Pidana Dalam Kasus Kekaisaran 'Sunda Empire'
Agar kasus tersebut tak terulang, Syafrudin Yusuf sebagaimana dilansir Antara meminta pemerintah memiliki acuan yang jelas terkait kerajaan dan aturan-aturannya.
"Definisi kerajaan itu apa, kemudian kerajaan yang diakui negara ada berapa, supaya masyarakat juga tahu dan tidak hanya tahu kerajaan yang besar-besar saja," pungkasnya.(*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara

Kolaborasi Lintas Kementerian Upayakan Solusi Atasi PHK Jurnalis

Ketua Dewan Pers Baru Ajak Media Jangan Jadi Budak Trafik Algoritma

Gelombang PHK di Sejumlah Media, DPD sebut Tanda Demokrasi Indonesia Dalam Bahaya

Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang

Dubes Belanda Dukung Media Independen, Kunci Kurangi Disinformasi dan Perkuat Demokrasi

6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang, Bahas Apa?

6 Jam Prabowo Kumpulkan Para Pimred di Hambalang Bahas Ini

Ada Ancaman PHK Massal di Media Konvensional, DPR Minta Komdigi Segera Bertindak
