Pagar Laut Dianggap Ganggu Nelayan, Titiek Soeharto: Laut Bukan Milik Perorangan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Januari 2025
Pagar Laut Dianggap Ganggu Nelayan, Titiek Soeharto: Laut Bukan Milik Perorangan

Pembongkaran pagar laut Tangerang, Rabu (22/1). (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menilai pagar laut di Tangerang sudah mengganggu masyarakat nelayan. Hal ini diungkapkan Titiek saat melakukan peninjauan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1).

“Pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini," kata Titiek.

Baca juga:

Petugas BPN yang Sahkan SHGB dan SHM ‘Pagar Laut’ akan Diberikan Sanksi

Titiek menuturkan, berdasarkan penjelasan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pagar laut di Tangerang akan dicabut seluruhnya.

"Ini yang memang sudah keputusan Presiden (Prabowo Subianto) dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut," kata Titiek.

Baca juga:

Aksi Pasukan Katak Marinir Cabut Pagar Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang

Putri Presiden ke-2 Soeharto ini mengatakan, laut yang ada tak bisa diprivatisasi.

"Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua," kata Titiek.

Politikus Gerindra ini mendukung langkah hukum terhadap pihak yang melanggar aturan.

"Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kavlingkan tanpa izin kami meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan," tutup Titiek yang juga mantan istri Presiden Prabowo Subianto ini. (Knu)

#Titiek Soeharto #Pagar Laut Tangerang #Komisi IV DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Harus Siapkan Peta Jalan Pertanian Indonesia
Indonesia
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Tanggul Beton di laut Cilincing Diklaim Buat Proyek Pelabuhan Bukan Seperti Proyek Pagar Laut
Indonesia
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
KKP memastikan pembangunan tanggul beton itu sudah memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Bikin Heboh, Pramono Anung Tegaskan Tidak Keluarkan Izin
Indonesia
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Anggota Komisi IV DPR RI sebut tren penurunan harga tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar
Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Megawati telah menjabat Ketum PDIP sejak akhir 1990-an.
Wisnu Cipto - Jumat, 01 Agustus 2025
Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Bagikan