Pagar Laut Dianggap Ganggu Nelayan, Titiek Soeharto: Laut Bukan Milik Perorangan


Pembongkaran pagar laut Tangerang, Rabu (22/1). (Foto: MerahPutih.com/Kanu)
MerahPutih.com - Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menilai pagar laut di Tangerang sudah mengganggu masyarakat nelayan. Hal ini diungkapkan Titiek saat melakukan peninjauan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1).
“Pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini," kata Titiek.
Baca juga:
Petugas BPN yang Sahkan SHGB dan SHM ‘Pagar Laut’ akan Diberikan Sanksi
Titiek menuturkan, berdasarkan penjelasan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pagar laut di Tangerang akan dicabut seluruhnya.
"Ini yang memang sudah keputusan Presiden (Prabowo Subianto) dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut," kata Titiek.
Baca juga:
Aksi Pasukan Katak Marinir Cabut Pagar Laut Pesisir Utara Kabupaten Tangerang
Putri Presiden ke-2 Soeharto ini mengatakan, laut yang ada tak bisa diprivatisasi.
"Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua," kata Titiek.
Politikus Gerindra ini mendukung langkah hukum terhadap pihak yang melanggar aturan.
"Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kavlingkan tanpa izin kami meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan," tutup Titiek yang juga mantan istri Presiden Prabowo Subianto ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Harga Beras Mulai Turun, Pemerintah Diminta Gencarkan Operasi Pasar

Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa

Megawati Dikukuhkan Jadi Ketum PDIP Lagi, Titiek Soeharto Doakan Panjang Umur

Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat

Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja

Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan

Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

PKS Kritik Aparat Soal Bebasnya Kades Kohod dalam Kasus Pagar Laut Merugikan Negara Rp 48 Miliar
