Padat Karya Tunai Irigasi Telah Serap Anggaran Rp 2,4 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 September 2021
Padat Karya Tunai Irigasi Telah Serap Anggaran Rp 2,4 Triliun

Padat Karya Tunai. (Foto: Kementerian PUPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi Padat Karya Tunai (PKT) 2021 Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) mencapai Rp 2,4 triliun atau 95,68 persen.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Baca Juga:

35 Ribu Orang Bekerja Dalam Program Padat Karya Sanitasi Pesantren

"PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing,” kata Menteri Basuki diterima di Jakarta, Jumat(24/9).

Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR disamping membangun infrastruktur berskala besar, seperti bendungan dan bendung, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur kerakyatan yang dilaksanakan lewat program PKT seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Tercatat berdasarkan data emonitoring tanggal 23 September 2021, capaian PKT P3TGAI sudah sebesar 95,68 persen senilai Rp2,4 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 190.958 orang di 10.735 lokasi.

Dengan percepatan realisasi program PKT ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.

Ia menegaskan, hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengalihkan anggaran guna mempertahankan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat video konferensi Rapat Terbatas dari Istana Merdeka beberapa saat lalu.

Padat Karya Tunai. (Foto: Kementerian PUPR)
Padat Karya Tunai. (Foto: Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR sendiri terus mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT) 2021, salah satunya adalah P3TGAI yang menjangkau 11.968 lokasi dengan anggaran Rp2,7 triliun yang dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air di seluruh Indonesia.

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat. Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

P3TGAI dilaksanakan dengan metode Swakelola - Pola Pemberdayaan – Partisipatif – Padat Karya dengan anggaran Rp 225 juta. Anggaran untuk pembangunan fisik sebesar 87 persen atau Rp 195 juta dan pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebesar 13 persen atau Rp30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga kerja. (Asp)

Baca Juga:

Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

#Padat Karya #Kementerian PUPR #Pemulihan Ekonomi #Anggaran APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Program ini akan dilaksanakan sebagai bantalan sosial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Indonesia
Provinsi DKI Jakarta Buka 2.843 Lowongan Kerja Skema Padat Karya
Lowongan kerja itu dibuka untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Provinsi DKI Jakarta Buka 2.843 Lowongan Kerja Skema Padat Karya
Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Pajak perhotelan menempati posisi kedua hingga ketiga sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 April 2026
Okupansi Hotel Anjlok, Program Efisiensi Diminta Dihentikan
Indonesia
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan isu pengadaan MBG. Laptop hanya 5.000 unit dan alat makan tidak mencapai triliunan rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 April 2026
BGN Luruskan Isu Kaos Kaki hingga Laptop, Tegaskan Pengadaan Sesuai Kebutuhan
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
pembatasan belanja pegawai ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Anggaran Belanja Pegawai Dibatasi, Pramono Janji Tidak Pecat PPPK
Indonesia
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Menanggapi isu harga minyak dunia yang berpotensi menyentuh level 150 dolar AS per barel, Menteri Keuangan menilai kondisi tersebut tidak akan bertahan lama.
Angga Yudha Pratama - Senin, 16 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Menggila, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pasang Badan Pastikan APBN 2026 Kebal Guncangan Global
Indonesia
MBG Berpotensi Kena 'Sunat' Buntut Harga Minyak Dunia Meroket, Pemerintah Diminta Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Langkah ini selaras dengan sorotan lembaga internasional seperti Fitch Ratings dan Moody’s
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Maret 2026
MBG Berpotensi Kena 'Sunat' Buntut Harga Minyak Dunia Meroket, Pemerintah Diminta Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Selain masalah finansial, DPR RI menyoroti transformasi modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Bagikan