Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 Juni 2021
Kementerian PUPR Minta Anggaran Rp13,6 Triliun Buat Padat Karya Tunai di 2022

Padat Karya Tunai. (Foto:Kementerian PUPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran bagi Program Padat Karya tahun 2022 sebesar Rp13,6 triliun. Dengan anggaran tersebut, dapat menyerap tenaga kerja 720 ribu orang atau 30 juta Hari Orang Kerja (HOK).

"Pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan baik secara pemberdayaan masyarakat, swakelola, maupun kontraktual, akan diupayakan sebanyak mungkin dilakukan dengan cara padat karya," ujar
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (2/6).

Baca Juga:

Semangat Kartini, Emak-Emak Solo Ikut Program Padat Karya

Adapun rincian Program Padat Karya tahun depan, antara lain bidang Sumber Daya Air senilai Rp4,85 triliun, antara lain untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Rawa serta OP Sungai dan Pantai.

Untuk bidang jalan dan jembatan senilai Rp4,50 triliun, antara lain diperuntukkan bagi preservasi jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase.

Sedangkan di bidang permukiman/Cipta Karya senilai Rp1,80 triliun, antara lain untuk penyediaan air minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS/SPAM) Perdesaan, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Menteri PUPR Basuki cek padat karya tunai. (Foto: PUPR)
Menteri PUPR Basuki cek padat karya tunai. (Foto: PUPR)

Untuk bidang perumahan senilai Rp2,45 triliun yang diperuntukkan bagi Program Padat Karya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) pada 2021. Pada tahun ini anggaran untuk Program PKT Kementerian PUPR sebesar Rp23,24 triliun.

Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Serap Penganguran, Jokowi Perintakan Kepala Daerah Perbanyak Program Padat Karya

#Padat Karya #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #Kementerian PUPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Prasetyo Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
Mensesneg: Fundamental Ekonomi Indonesia Cukup Kuat
Indonesia
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Program ini akan dilaksanakan sebagai bantalan sosial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Indonesia
Provinsi DKI Jakarta Buka 2.843 Lowongan Kerja Skema Padat Karya
Lowongan kerja itu dibuka untuk membantu warga yang sedang membutuhkan pekerjaan sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Provinsi DKI Jakarta Buka 2.843 Lowongan Kerja Skema Padat Karya
Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Revitalisasi Taman Sriwedari kini menuai polemik. Ahli waris memperingatkan Pemprov Solo agar tidak mengganggu lahan sengketa.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Pemkot Solo Mau Revitalisasi Taman Sriwedari, Ahli Waris: Jangan Gegabah Bangun di Lahan Sengketa
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu pada Selasa (21/4). Keduanya membahas strategi ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Prabowo Subianto menegaskan hukum sebagai instrumen menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga menindak praktik ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Bagikan