OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Air Minum untuk Tanggap Bencana

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 Desember 2018
OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Air Minum untuk Tanggap Bencana

Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Laode menduga transaksi dalam operasi senyap itu terkait proyek penyediaan air minun di sejumlah daerah. KPK tengah mendalami apakah proyek penyediaan air bersih itu terkait dengan proyek penyediaan air minum untuk tanggap bencana.

"Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode saat dikonfirmasi, Jumat (28/12).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. (MP/Ponco Sulaksono)

Laode menyebut pihaknya mengamankan sekitar 20 orang dalam OTT tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR serta pihak swasta.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp500 juta dan SGD25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung," jelas Laode.

Saat ini, lanjut Laode, tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam KPK akan menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan. (Pon)

#Kementerian PUPR #Komisi Pemberantasan Korupsi #Laode M Syarief
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
Minat investor untuk berinvestasi pada proyek jalan tol di Indonesia masih cukup besar, terlihat dari sejumlah proyek yang tengah diproses, seperti Tol Bogor-Serpong via Parung sepanjang 32 kilometer (km).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 November 2025
Menteri PU Klaim Investasi Tol Masih Sangat Menarik, 2 Dari 4 Rencana Proyek Tol Rampung Due Diligence
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 02 Mei 2025
200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Tessa belum bisa menyampaikan informasi lengkap mengenai kasus tersebut
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan
Indonesia
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Tol Solo Jogja dirancang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur arteri Klaten-Prambanan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 18 November 2024
Libur Nataru, Tol Solo Jogja Dibuka Fungsional Sampai Prambanan
Indonesia
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Alokasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN tersebut diperuntukkan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 September 2024
Proyek Lanjutan di IKN Yang Dibiayai Anggaran Kementerian PUPR Rp 9,11 Triliun
Indonesia
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Usulan tambahan anggaran untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Agustus 2024
Kementerian PUPR Butuh Anggaran Rp 136 Triliun di 2025, Ini Rinciannya
Indonesia
Embung Seluas 7-8 Hektar Siap Pasok Kebutuhan Air IKN
Menteri Basuki menjelaskan embung dengan luas 7-8 hektare itu dapat menampung kapasitas air sebanyak 66.000 meter kubik untuk memenuhi kebutuhan air di IKN.
Wisnu Cipto - Minggu, 11 Agustus 2024
Embung Seluas 7-8 Hektar Siap Pasok Kebutuhan Air IKN
Bagikan