Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dari enam orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu dan Bogor.
Ketiga tersangka itu yakni hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Dewi Suryana, panitera pengganti Hendra Kurniawan, dan SI selaku pihak swasta.
"OTT ini terkait dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu terkait perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menerangkan bahwa suap yang diberikan terkait vonis kasus korupsi mantan Pejabat Teknis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Wilson pada 2013.
"Jadi selama proses persidangan, keluarga mencoba mendekati hakim lewat panitera agar dijatuhkan hukuman ringan," jelas Basaria.
Basaria menuturkan, Suryana dan Hendra ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan SI yang merupakan kerabat Wilson menjadi pihak yang memberi suap. Adapun uang yang disepakati untuk memuluskan hukuman itu yakni sebesar Rp 125 juta.
Hasilnya, vonis yang diberikan kepada Wilson itu lebih rendah dari tuntutan yang diberikan JPU. Wilson divonis hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Padahal, ia dituntut 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.
Meski angka yang disepakati sebesar Rp 125 juta, namun KPK baru mengamankan Rp 115 juta. Di mana, Rp 40 juta diamankan dari rumah SI. Uang itu dibungkus kertas koran dan dimasukan di dalam kresek hitam.
"Sementara itu, Rp 75 juta diamankan di rumah DHN (pensiunan panitera pengganti)," ungkap Basaria.
Sedangkan untuk Rp 10 juta sisanya KPK masih menelusuri di manakah keberadaan uang tersebut.
Sebagai penerima suap, Suryana dan Hendra disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1.
Sedangkan SI disangkakan Pasal 6 ayat 1 huru a atau Pasal 6 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Selain Bengkulu, KPK Juga OTT Di Bogor
