'Ospek' Pegawai Honorer Beredam di Got, Ketua DPRD: Copot Lurah dan Sekel Jelambar

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 16 Desember 2019
'Ospek' Pegawai Honorer Beredam di Got, Ketua DPRD: Copot Lurah dan Sekel Jelambar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengklaim bahwa kejadian mengospek pegawai honorer ke dalam got hitam sebagai syarat untuk perpanjangan masa kontrak kerja bukanlah barang baru di tingkat Kelurahan.

Prasetyo pun meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mencopot Lurah hingga Sekretaris Kelurahan Jelambar yang terlibat dalam peloncoan tenaga honorer itu saat perpanjangan kontrak Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP).

Baca Juga

PSI Tolak Formula E, Ketua DPRD DKI Bela Anies

Sanksi itu diberikan, kata Prasetyo, agar tak ada lagi pejabat yang melakukan perpeloncoan secara tak manusiawi.

"Yang pertama ya, udah ada kejadian di tempat lain juga. Copot semua lurah, sekel, kasie-kasie yang terlibat," ujar Prasetyo saat dihubungi wartawan, Senin (16/12).

Politikus PDI Perjuangan ini juga berharap Pemprov DKI lebih memiliki standar dalam melakukan ujian kepada tenaga kerja lainnya.

"Harus ada tindakan tegas kepada oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekutan PPSU yang baru atau perpanjangan juga," jelasnya.

Ketua DPRD DKI JAkarta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menuturkan, seluruh panitia dan Lurah Jelambar sudah diperiksa tim gabungan Inspektorat dan BKD provinsi maupun wilayah kota.

Baca Juga

54 Usulan Raperda, Ketua DPRD DKI: Terlalu Banyak

Chaidir mengatakan, nantinya rekomendasi hasil pemeriksan bakal diserahkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Proses saat ini sudah memasuki pemeriksaan dan hasil pemeriksaaan nanti akan diserahkan ke atasan langsung sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS," papar dia.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan pegawai honorer K2 dan non-K2 DKI menjadi viral di media sosial lantaran mereka ramai-ramai berendam di got hitam yang dikabarkan sebagai syarat untuk perpanjangan masa kontrak kerja.

Berdasarkan informasi got itu terletak di Jalan Jelambar Madya Blok A, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang memiliki lebar kurang lebih 1,5 meter.

Baca Juga

Ketua DPRD DKI Pertanyakan Niat Pemprov Beli Lahan untuk Bangun Rusunawa

Dalam video tersebut, kurang lebih ada 30 orang pria dan wanita dan berbaris dua banjar, mereka saling memijat bahu satu sama lain. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Bagikan