Orangtua di Jakarta Bisa Bawa Anak yang Hobi Tawuran untuk Dibina di Panti Sosial

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Orangtua di Jakarta Bisa Bawa Anak yang Hobi Tawuran untuk Dibina di Panti Sosial

Peristiwa tawuran yang terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (4/5/2025). ANTARA/HO-Instagram/jakartaselatan24jam.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - TAWURAN antarpelajar dan antarkampung masih marak terjadi di Jakarta. Acap kali aksi tawuran itu memakan korban jiwa. Untuk mengatasi masalah tawuran ini, orangtua bisa membawa anak mereka untuk dibina di panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta karena sering mengikuti tawuran pelajar.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengatakan orangtua bisa meminta perangkat daerah setempat untuk membuat rujukan pembinaan kepada Dinsos DKI.

"Kalau ada rujukan anak tawuran (untuk dibina di panti sosial), kami terima. Rujukannya dari RT-RW, lurah, dan wali kota," ucap Iqbal kepada wartawan, Jumat (26/9).

Iqbal menyebut Dinsos DKI memang tak menjaring para pelajar yang kedapatan sedang ikut tawuran. Namun, pihaknya bisa menampung pelajar nakal tersebut untuk diberikan pembinaan.

Baca juga:

Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran


Sebelum menjalani pembinaan, anak-anak hobi tawuran tersebut akan menjalani pemeriksaan di panti sosial Cengkareng, Jakarta Barat. "Nanti diterima si panti yang di Cengkareng. Ada pembinaan dulu, kami treatment dulu lah. Dari situ nanti kami petakan, kami identifikasikan mana yang layak diangkut ke sini, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1," imbuhnya.

Saat ini, Pemprov DKI mencatat sekitar 7.700 warga yang dibina di 22 panti sosial milik Dinsos DKI. Mayoritas yang menetap sementara di panti merupakan warga rentan dan kurang beruntung.

Biasanya, warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) seperti pengemis, gelandangan, manusia silver, hingga orang dengan gangguan jiwa tersebut dijaring Satpol PP DKI Jakarta dan dibawa ke panti sosial untuk dibina.

Warga binaan panti, lanjut Iqbal, biasanya diberikan pembinaan dan belajar keterampilan selama satu tahun. Dengan harapan, setlah proses pembinaan, mereka mampu melanjutkan kehidupan mandiri dengan lebih baik.

Pembinaan satu tahun ini hanya dilakukan untuk warga Jakarta. Sementara itu, jika PPKS yang terjaring berasal dari luar daerah, Dinsos DKI akan berkoordinasi dengan dinas sosial daerah yang bersangkutan untuk memproses pemulangan.

"Kami punya kegiatan pemulangan bahkan penjeputan dari daerah luar ke Jakarta, maupun mengantar warga dari luar Jakarta ke tempatnya," urai Iqbal.(Asp)



Baca juga:

PSI DKI Usul Pramono Kirim Anak Tawuran ke Barak, Tiru Kebijakan Dedi Mulyadi

#DKI Jakarta #Dinas Sosial #Tawuran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukang tapping tiket pintu keluar di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 24 Agustus 2026
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Indonesia
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Sebanyak 110 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar dan badan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Indonesia
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada kategori tidak sehat pada Senin (17/8) pagi WIB.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Bagikan