Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan rencana kudeta terhadap Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan, mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak pernah menuduh sejumlah pejabat pemerintahan terlibat dalam upaya pengambilalihan posisi ketua umum atau kudeta. Demokrat mengklaim menghormati pemerintahan Jokowi.
Baca Juga:
Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko
"Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Riefky dalam keterangan videonya, Sabtu (6/2).
Riefky mengungkapkan, dugaan keterlibatan sejumlah menteri itu berasal dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan beberapa pihak lain yang menjadi inisiator kudeta disampaikan sejumlah kader Partai Demokrat.
"Sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ujar Riefky.
Menurut Riefky, melalui surat yang dikirim kepada Jokowi, Senin (1/2), AHY menyampaikan keyakinan para pejabat itu tidak mengetahui soal kudeta.
"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," katanya.
Riefky mengatakan, Partai Demokrat tetap menghormati Jokowi dan tidak ingin para pejabat tersebut mendapatkan fitnah. Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tidak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar.
Riefky mengatakan, pihaknya telah mendapati informasi dari sejumlah kader terkait janji pemberian dana jika berhasil jadi Ketua Umum partai berlambang mercy itu.
"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dan sisanya akan dibagikan jika kongres luar biasa (KLB) selesai dilaksanakan jadi pemimpin baru," katanya.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, hal tersebut membuktikan bahwa upaya GPKPD itu serius dan nyata. Sebab uang sudah terlibat dalam upaya tersebut.
"Tidak tepat jika ada yang membantah dan mengatakan upaya kudeta merupakan masalah internal dari Partai Demokrat,"
Baca Juga:
Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet
