Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 Februari 2021
Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet

Agus Harimurti Yudhoyono.(Foto: Antara))

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mendadak jadi bahan perbincangan karena dituduh akan mengkudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Demokrat.

Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, bahwa persoalan isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat bisa jadi hanya sebuah strategi politik. Terutama untuk menjaga popularitasnya atau partai secara kelembagaan di mata masyarakat.

Baca Juga:

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

"Ini gaya politik word of mouth atau jadi pembicaraan publik dari mulut ke mulut,” kata Jerry dalam keterangan persnya, Sabtu (6/2).

Ia menilai, cukup janggal ketika kudeta itu dilakukan oleh mantan Panglima TNI yang juga besar di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tidak lain adalah mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat sekaligus ayah AHY.

“Mungkinkah beliau mengkhianati SBY ?,” ujarnya.

Menariknya lagi, walaupun beberapa kali elit Partai berlambang mersi itu membantah sasaran tembaknya ke Istana. Namun tudingan adanya dugaan keterlibatan elite Pemerintah pun cukup mengusik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Menariknya, AHY menyebut ada keterlibatan orang-orang Jokowi ini pasti menggangu pemerintahan,” imbuhnya.

Begitu juga kepada Moeldoko, Jerry pun menilai bahwa seharusnya mantan Panglima TNI itu melakukan pembuktian bahwa tuduhan AHY dan elit Partai Demokrat lainnya tidak benar. Salah satunya adalah dengan menempuh jalur hukum.

“Jangan terkesan permainan politik petak umpet. Kalau Moeldoko merasa tak melakukan, kudeta berani nggak menempuh jalur hukum?,” tegasnya.

Namun, Ia berharap agar polemik tersebut tidak perlu diperpanjang. Apalagi saat ini Indonesia tengah fokus bagaimana menanggulangi pandemi COVID-19.

"Jangan bikin publik galau dan gaduh," tutupnya.

KSP Moeldoko. (Foto: Antara)
KSP Moeldoko. (Foto: Antara)

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengapresiasi sikap Menkopolhukam Mahfud MD serta Menkumham Yasonna Laoly yang membantah telah mendukung Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

"Bagus kalau kemudian yang disebut-sebut namanya itu bagus kalau melakukan klarifikasi," kata Andi kepada wartawan.

Sebelumnya, Andi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya," ujar Andi. (Knu)

Baca Juga:

Ini Tanda-Tanda Lunturnya Pengaruh SBY di Partai Demokrat

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Jenderal Moeldoko
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko IPK 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Diikuti 35 Provinsi
Kejuaraan Nasional Tinju Amatir Piala Menko Infrastruktur 2026 bakal digelar di Pluit Village Mall, Jakarta Utara, pada 19-25 Oktober mendatang.
Soffi Amira - Sabtu, 17 Oktober 2026
Kejurnas Tinju Amatir Piala Menko IPK 2026 Bakal Digelar di Jakarta, Diikuti 35 Provinsi
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan