Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Isu kudeta kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menuai kontroversi.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan kepada Partai Demokrat (PD) untuk segera melakukan konsolidasi internal.
"Ini agar mampu mengelola pengaruh dan kepentingan dari berbagai kekuatan politik, baik yang datang dari kader maupun dari luar kader," kata Emrus di Jakarta, Sabtu (6/2).
Baca Juga:
Ini Tanda-Tanda Lunturnya Pengaruh SBY di Partai Demokrat
Menurut dia, upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis. Sebab, politik itu merupakan seni berkompromi antarkekuatan politik.
"Tidak boleh terjadi ego faksi, merasa faksinya lebih utama dari faksi lain yang ada, dan faksi ego, membangun super power dalam satu faksi tertentu karena historical," ujarnya.
Jika konsolidasi internal tidak dilakukan dengan sesegera mungkin, arus input politik dari dalam dan dari luar partai yang semakin deras. Termasuk membutuhkan energi yang tidak sedikit dalam mengelolanya menjadi output politik ke depan.
"Dan semakin sulit membangun soliditas di internal partai dalam kurun waktu tertentu," katanya.
Konsekuensi lanjutan, tentu sebagai suatu hipotesis, sosok yang disebut-sebut akhir-akhir ini menjadi ketum partai boleh jadi kenyataan.
"Tentu atas keinginan pemilik hak suara, sebagai efek komunikasi politik 'pantul cermin'," katanya.
Istana membenarkan sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Tetapi, Istana enggan menanggapi isi surat tersebut karena urusan internal partai.
"Itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko masuk dalam pusaran isu ini, mengakui adanya pertemuan dan pembicaraan dengan para kader Demokrat. Namun, ia meminta AHY tidak membawa-bawa Presiden Joko Widodo.
"Orang ngopi-ngopi kok lapor Presiden, yang nggak-nggak aja. Itu sajalah kira-kira. Clear kan, ya," ujar Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya. (Knu)
Baca Juga:
Otak di Balik Kudeta Demokrat Sudah Siapkan Tiga Parpol Usung Capres 2024
