Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - SEBAGAI langkah mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan salinan perpres di jdih.setneg.go.id, dikutip ANTARA, Senin (19/8), pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional ialah upaya memenuhi gizi nasional. Pemerintah dinilai perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola pencukupan konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas memenuhi gizi nasional. Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi, seperti koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.
Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional ialah nutrisi yang diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.
Baca juga:
Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Lantik Menteri dan Kepala Badan pada Senin (19/8)
Selain itu, Badan Gizi Nasional juga melingkupi pemenuhuan gizi anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Perpres ini diterbitkan Jokowi tertanggal 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Presiden akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).(*)
Baca juga:
Jokowi Reshuffle Sejumlah Menteri untuk Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
