Oposisi Dinilai Tak Akan 'Checks and Balances' Jika Hanya PKS dan Gerindra

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 02 Juli 2019
Oposisi Dinilai Tak Akan 'Checks and Balances' Jika Hanya PKS dan Gerindra

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kanan), Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Aljufri (kedua kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik, Yusa Djuyandi menilai kerangka checks and balances tidak berjalan ideal, apabila hanya Gerindra dan PKS yang menjadi oposisi di parlemen.

"Jika oposisi hanya PKS dan Gerindra, bisa dipastikan kebijakan pemerintah akan mudah lolos di parlemen, sebab komposisinya tidak mampu mengimbangi eksekutif yang mayoritas akan didukung banyak partai," kata Yusa dikutip dari Antara, Selasa (2/7).

Kampanye PKS. (Antaranews)
Kampanye PKS. (Antaranews)

Baca Juga: Parpol Pendukung Jokowi Lakukan Rekomposisi, Pengamat: Semestinya Dihindari

Pernyataan Yusa itu menyikapi peluang Demokrat dan PAN selaku partai pengusung Prabowo di Pilpres 2019, untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung Jokowi.

Yusa mengatakan, dalam kerangka check and balances yang baik, maka idealnya ada 45 persen kursi yang dimiliki partai nonpendukung pemerintah di parlemen.

Dia mengatakan, apabila Demokrat, PAN, Gerindra, dan PKS tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang, maka kerangka check and balances dapat menjadi ideal.

"Namun jika melihat komunikasi politik yang dibangun Demokrat dan PAN bekakangan, maka ada kemungkinan kedua partai itu bergabung ke dalam koalisi Jokowi sehingga menyisakan Gerindra dan PKS sebagai oposisi di parlemen," kata dia. (*)

Baca Juga: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

#PKS #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Bagikan