Eddy Flo
MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tetap menerjunkan aparat ke Papua demi memberi perlindungan kepada warga yang tidak tahu menahu soal konflik di sana.
Menurut Mahfud, aparat tetap bersiaga di Papua karena masih ada kelompok separatis yang masih menggangu kedaulatan negara.
Baca Juga:
Mustahil Berani Perang Terbuka Dengan TNI, Stategi OPM Cuma Tembak Kabur Tembak Kabur
“Bahwa timbul separatisme, OPM, kita hadapi. Pertama, rakyat yang tidak tahu menahu, diberi perlindungan hukum dan haknya dengan penempatan aparat keamanan. Sebab rakyat yang tidak tahu-menahu itu yang kadangkala ikut dibawa-bawa. Pemerintah tetap memberi perlindungan hukum dan perlindungan HAM-nya,” ungkap Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12).
Menurut Mahfud, konyol jika sebuah negara tidak melakukan pendekatan keamanan. Sebab, negara wajib menempatkan aparat mereka untuk melindungi warga.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencontohkan negara seperti Selandia Baru dengan tingkat keamanan yang maksimal, tetap menyiagakan aparat keamanan.
Namun, Mahfud juga menyebut, pemerintah tidak mengedepankan pendekatan keamanan di Papua. Sesuai instruksi presiden, pemerintah akan menedepankan pendekatan komprehensif dari mulai ekonomi, kesejahteraan, sosial budaya, politik, dan hukum.
“Itu nanti akan lebih disinergikan. Selama ini sudah begitu dan anggarannya besar. Dua belas kali lipat. Kurang komprehensif penanganannya sehingga efeknya tidak bagus. Kami akan membuat lebih komprehensif tapi pendekatannya kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya,” terang Mahfud.
Sementara, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono secara tegas menolak penggunaan istilah kelompok kriminal bersenjata alias KKB untuk menyebut gerombolan yang sering berulah di Papua.
Hendro menyatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pemberontak, bukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
“Kita masih saja menganggap mereka KKB, kelompok kriminal bersenjata, bukan. Mereka ini adalah pemberontak. Masalah ini bukan kriminal saja. Kalau kita terus berpegang di situ, kenapa kita majukan tentara?” kata Hendropriyono kepada wartawan di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Menurut dia, OPM merupakan pemberontak yang harus masuk dalam daftar teroris internasional.
Baca Juga:
“Mestinya OPM itu sudah masuk ke list terrorist international. Karena dia sudah membunuh rakyat yang tidak mengerti apa-apa. Itu sudah salah. Mereka bunuh tentara, polisi, rakyat juga dibunuh. Hal ini bisa sangat sulit dipecahkan,” kata Hendropriyono.
Hendropriyono menuturkan bahwa status OPM sebagai KKB seharusnya sudah berganti karena pemerintah telah mengerahkan TNI untuk menumpas OPM.
Menurutnya, jika memandang OPM sebagai kriminal biasa, menurut dia, pemerintah cukup mengerahkan personel kepolisian.(Knu)
Baca Juga:
