One Village One Product Genjot Kedaulatan Pangan Dari Desa

Inilah Merah Putih.

Dalam rangka menggenjot kedaulatan pangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfokuskan desa ke program One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo yang hadir dalam Seminar Nasional Kedaulatan Pangan di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Selasa (18 Okt) mengatakan, dengan potensi itu desa bisa menjadi motor perekonomian negara karena menciptakan skala produksi sehingga sarana pasca panen bisa masuk.

Dengan kemajuan negara tersebut menurut Mendes PDTT Eko, akan memberikan dampak pada ketahanan pangan.

Desa yang menjadi pengembangan program OVOP harus memiliki kriteria; ada keseragaman jenis usaha, memiliki tata ruang yang jelas, serta memiliki infrastruktur yang bagus.

Selain itu produknya harus produk unggulan daerah; unik khas budaya dan keaslian lokal; berpotensi pasar domestik dan ekspor; bermutu dan berpenampilan baik; diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Program OVOP sendiri diadaptasi dari program pembangunan wilayah Jepang, yang dimulai tahun 1979 di prefektur Oita dan digagas oleh Gubernur saat itu Morihiko Hiramatsu.

Diimplementasikan tahun 1980, komunitas di wilayah itu secara selektif memproduksi barang-barang yang memiliki nilai tambah tinggi.

Satu desa menghasilkan satu produk yang kompetitif sebagai usaha untuk memperoleh pendapatan dari penjualan semata untuk meningkatkan taraf hidup bagi penduduk desa tersebut.

Diantaranya adalah shiitake, kabosu, mikan rumah kaca, daging sapi, aji, dan barley Sh?ch?.

Program OVOP akan berjalan beriringan dengan kewenangan yang diberikan Presiden pada desa untuk mengelola ekonominya. Tahun ini pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa Rp46,9 Triliun. Menurut Edo, dana tersebut bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi salah satunya dengan membentuk BUMDes.

Mendes Eko melanjutkan, desa memiliki potensi besar untuk menjadi desa mandiri. Namun tentunya, hal tersebut tidak terlepas dari dukungan gubernur, bupati dan camat. "BUMDes yang ditangani BUMN geraknya cepat. Rencana ke depan akan membentuk Holding BUMDes dengan BUMN,” ujarnya.

Terkait OVOP, Gubernur Lampung Ridho Ricardo mengungkapkan, 97 desa di 14 kabupaten di Lampung telah diwujudkan sebagai desa pangan. Produksi padi lampung adalah yang terbesar ke dua di Sumatera dengan produksi sebanyak 3,322 juta ton per tahun, dan produksi jagung sebanyak 1,9 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, Lampung juga kaya akan produk hasil perkebunan, yakni kopi robusta dan lada hitam. (dsyamil)

BACA JUGA

1. Kedaulatan Pangan Masih Jauh dari Cita-Cita
2. Pemerintahan Jokowi Gagap Soal Kedaulatan Pangan
3. Iwan Fals Angkat Bicara Tentang Kedaulatan Pangan