Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan bahwa pihaknya menemukan maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bekasi.
Maladministrasi itu terjadi dengan penghentian pelayanan di 12 Kecamatan dan 9 kelurahan se-kota Bekasi pada bulan Juli lalu yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Juli.
Teguh Nugroho mengungkapkan, ada sejumlah pihak yang dinilainya tidak kompeten dalam kasus ini. Awalnya, pihak menyebut pelayanan terhenti karena sistem offline.
Kemudian muncul rumor yang menyatakan kejadian itu terjadi karena konflik antara Pj (Penjabat) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dengan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji.
"Pertama, Sekda Bekasi, yang bersangkutan gagal menghentikan penghentian pelayanan publik ini," kata Teguh di Kantor Ombudsman RI, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Melihat adanya temuan ini, Teguh menyatakan bahwa Inspektorat Kota Bekasigagal melakukan pengawasan ASN di kota Bekasi. Hal ini dibuktikan bahwa pernyataan tidak terjadi penghemtian pelayanan publik yang dinyatakan para Camat.
Selanjutnya, kata Teguh, Kabag Humas kota Bekasi. Menurut Teguh, sesuai tupoksinya, seharusnya Kabag Humas tersebut mengatakan kenapa terjadi penghentian pelayanan publik.
"Lalu, Kepala BKKPD yang gagal melakukan pengawasan," ungkapnya.
Dan yang terakhir, tambah Teguh, adalah Tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
"Temuan kami, ada pihak yang mengarahkan secara sistematis dan terencana. Kami menemukan bukti dari pihak tertentu bahwa ada perintah sistematis dan terstruktur penghentian pelayanan publik," terang Teguh.
Ombudsman juga meminta tindakan korektif dilakukan oleh Pj (Penjabat) Wali Kota Ruddy Gandakusumah untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang disebut tidak kompeten tersebut.
Pj Wali kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menyatakan, kasus ini adalah untuk membunuh karakternya selaku wali kota. Sesuai rekomendasi Pj diberi waktu 30 hari untuk memberikan sanksi meski Ruddy menegaskan bahwa wewenang itu tidak bisa dilakukan sendiri olehnya.
"Karakter saya dibunuh dengan kejadian ini tapi kami akan berkonsolidasi dengan pelaksana harian (PLH) Sekda termasuk Pemprov Jabar untuk merumuskan langkah bersama," ujar Ruddy. (Pon)
