Ombudsman Buka Posko Pengaduan Penerimaan CPNS 2017

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 10 Agustus 2017
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Penerimaan CPNS 2017

Ilustrasi seleksi penerimaan CPNS (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman membuka posko pengaduan terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2017.

"Posko pengaduan dibuka di 33 provinsi seluruh Indonesia," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu saat berkunjung di Kantor LKBN Antara Biro Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (9/8).

Ninik menjelaskan, posko yang dibuka di setiap daerah itu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ombudsman sendiri memposisikan diri sebagai pengawas kinerja dalam proses penerimaan CPNS.

"Sebetulnya sistem penerimaan secara online, tetapi ada sembilan tahapan yang dilakukan secara offline dan empat di antaranya akan berada dalam pengawasan Ombudsman," ungkap Ninik.

Pengawasan khusus ditekankan pada pelamar CPNS dengan jalur pendidikan tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) karena masih ada proses penyerahan berkas ke kantor, misalnya di Kanwil Kemenkumham HAM.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah menyatakan pihaknya akan membuka secara resmi posko pengaduan bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng pada Jumat (11/8). (*)

Sumber: ANTARA

#Penerimaan CPNS #Pelayanan Publik
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Revolusi RPTRA, Dari Tempat Ngumpul Biasa Jadi Inovasi Paling Brilian Penggerak Ekonomi
Anak-anak butuh ruang yang aman, menyenangkan, dan memicu rasa ingin tahu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Revolusi RPTRA, Dari Tempat Ngumpul Biasa Jadi Inovasi Paling Brilian Penggerak Ekonomi
Indonesia
Lapor Mas Wapres Terima 7.590 Aduan, Pelapor Minta Bantu Lunasi Kredit hingga Tebus Ijazah
Lapor Mas Wapres menerima 7.590 aduan dari masyarakat. Namun, masih ada laporan yang menunggu proses verifikasi serta kelengkapan dokumen.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Lapor Mas Wapres Terima 7.590 Aduan, Pelapor Minta Bantu Lunasi Kredit hingga Tebus Ijazah
Indonesia
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Ribuan CPNS mundur, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong sistem rekrutmen ASN beradaptasi dengan zaman.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Ribuan CPNS Mundur, Puan Dorong Sistem Rekrutmen ASN Beradaptasi dengan Zaman
Indonesia
1.957 CPNS Mundur usai Proses Seleksi, Komisi II DPR: ini Musibah Nasional
Sebanyak 1.957 CPNS mundur usai proses seleksi. Komisi II DPR pun menyebutkan, bahwa itu merupakan musibah nasional.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
1.957 CPNS Mundur usai Proses Seleksi, Komisi II DPR: ini Musibah Nasional
Indonesia
Akibat Aturan Menpan RB, Ribuan CPNS dan PPPK Solo Nasibnya Mengambang
Pengangkatan PNS diundur hingga Oktober 2025, sementara PPPK hingga Maret 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Maret 2025
Akibat Aturan Menpan RB, Ribuan CPNS dan PPPK Solo Nasibnya Mengambang
Indonesia
BKN Umbar Janji Manis, Bakal Lobi Perusahaan yang Pegawainya Resign Demi CPNS
BKN kini mengumbar janji manis. Pihaknya mengatakan akan melobi perusahaan yang pegawainya resign demi CPNS.
Soffi Amira - Senin, 10 Maret 2025
BKN Umbar Janji Manis, Bakal Lobi Perusahaan yang Pegawainya Resign Demi CPNS
Indonesia
Legislator Tegaskan Pengangkatan CPNS dan PPPK Bisa Bertahap, Tidak Harus Serentak
Ia juga mengkritik Surat Edaran KemenPAN-RB bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 Maret 2025
Legislator Tegaskan Pengangkatan CPNS dan PPPK Bisa Bertahap, Tidak Harus Serentak
Indonesia
Pengamat Nilai Penundaan CPNS/PPPK 2024 Cederai Keadilan dan Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik
Kementerian PAN RB seharusnya mengetahui regulasi dan kebijakan terkait CPNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 Maret 2025
Pengamat Nilai Penundaan CPNS/PPPK 2024 Cederai Keadilan dan Berpotensi Turunkan Kepercayaan Publik
Indonesia
Tambah 1 Juta Sambungan Baru, PAM Jaya Terapkan Sistem KPBU
PAM Jaya akan menambah satu juta sambungan baru. Nantinya, PAM Jaya bakal menerapkan sistem KPBU.
Soffi Amira - Sabtu, 25 Januari 2025
 Tambah 1 Juta Sambungan Baru, PAM Jaya Terapkan Sistem KPBU
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Nilai Kenaikan Tarif Layanan Air PAM Jaya Sudah Tepat
DPRD DKI Jakarta menilai, kenaikan tarif layanan air PAM Jaya sudah tepat.
Soffi Amira - Jumat, 24 Januari 2025
DPRD DKI Jakarta Nilai Kenaikan Tarif Layanan Air PAM Jaya Sudah Tepat
Bagikan