Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Soroti Rencana Pelatihan Komcad ASN, Diminta tak Berdampak ke Layanan Publik

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 13 Februari 2026
DPR Soroti Rencana Pelatihan Komcad ASN, Diminta tak Berdampak ke Layanan Publik

ASN akan mengikuti pelatihan Komcad. Foto: Dok. Kemendagri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pelatihan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi Komponen Cadangan (Komcad) menuai sorotan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan itu tak berdampak pada pelayanan publik.

Menurut Dede Yusuf, ASN yang diikutsertakan dalam pelatihan tak berurusan langsung dengan pelayanan publik. Misalnya, ASN yang bekerja di kantor kepengurusan perizinan.

"Bisa pada bagian penunjang, sehingga waktunya tidak terganggu pada tugas seharusnya," kata Dede kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/2).

Baca juga:

ASN Boleh Kerja Fleksibel Jelang Nyepi dan Lebaran 2026, ini Jadwal Lengkapnya

Dede Yusuf juga meminta kementerian pelaksana program ini untuk mengatur ketentuan ASN yang mengikuti latihan komcad.

"Kami serahkan kepada pemerintah mana yang paling pas untuk mengikuti pelatihan," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Sekadar informasi, sebanyak 4 ribu ASN dari 49 kementerian dan lembaga akan direkrut untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan (Komcad).

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sistem pertahanan semesta dengan melibatkan unsur sipil dalam skema pertahanan negara.

Baca juga:

Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan menyebutkan, pihaknya telah meminta kementerian dan lembaga mengirimkan nama-nama ASN untuk diseleksi sebelum mengikuti pelatihan.

Proses pendidikan direncanakan berlangsung sekitar dua bulan dan dijadwalkan mulai April tahun ini.

“Nama-nama sudah kami minta, nanti akan diseleksi sebelum mengikuti pelatihan,” ujar Donny.

Langkah ini menandai keterlibatan langsung birokrasi sipil dalam program pertahanan yang selama ini identik dengan unsur militer.

ASN yang lolos seleksi akan menjalani pendidikan dasar kemiliteran sesuai skema Komcad, yang secara hukum memang memungkinkan warga sipil dilatih sebagai cadangan pertahanan negara.

Baca juga:

TNI Susun Kriteria Pemilihan Prajurit Dikirim ke Gaza, Beberapa Opsi Disiapkan Buat Perdamaian

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD siap memfasilitasi pelatihan tersebut.

Melalui infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang dimiliki, TNI AD dinilai mampu menggelar pendidikan bagi ribuan ASN sekaligus.

Namun demikian, Maruli menegaskan pihaknya masih menunggu penugasan detail dari Mabes TNI.

Pelatihan Komcad untuk ASN ini juga dimungkinkan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara atau TNI Angkatan Laut, tergantung keputusan akhir komando. (knu)

#Komcad #ASN #Komisi II DPR #Pelayanan Publik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Pemkot Jakarta Selatan menderek motor ASN yang melanggar aturan Rabu wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Lifestyle
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
ASN Digital wajib diaktifkan oleh PNS dan PPPK. Simak cara aktivasi MFA BKN, reset password, login MyASN, mengatasi OTP tidak valid hingga menjaga akses layanan kepegawaian tetap aman
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Komisi II DPR Matangkan Revisi UU Pemilu, 22 Putusan MK Jadi Acuan Utama Penyusunan DIM
Komisi II DPR mulai mematangkan revisi UU Pemilu dengan menjadikan 22 putusan MK sebagai dasar penyusunan 28 DIM menuju pembahasan resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Komisi II DPR Matangkan Revisi UU Pemilu, 22 Putusan MK Jadi Acuan Utama Penyusunan DIM
Indonesia
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Warta Kota Awards 2026 memberikan penghargaan kepada kepala daerah, instansi, dan BUMD atas kepemimpinan, inovasi, serta tata kelola layanan publik yang berdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Warta Kota Awards 2026 Soroti Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Layanan Publik
Indonesia
Hasil Evaluasi 5 Peserta Meninggal, Wamenhan Coret Manajer Koperasi Merah Putih dari Komcad
Kemenhan membatalkan rencana menjadikan manajer Koperasi Merah Putih sebagai Komcad setelah lima peserta meninggal. Program diganti dengan pelatihan bela negara dan manajerial.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Juli 2026
Hasil Evaluasi 5 Peserta Meninggal, Wamenhan Coret Manajer Koperasi Merah Putih dari Komcad
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Bagikan