Soffi Amira
MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, resmi membuka hotline 'Lapor Pak Purbaya' untuk menerima aduan masyarakat soal permasalahan pajak dan bea cukai.
Baru dua hari diluncurkan, ternyata antusiasme terhadap layanan tersebut luar biasa.
Hotline pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini langsung dibanjiri 15.933 aduan.
Menariknya, sebagian dari pesan yang masuk bukan keluhan, melainkan apresiasi masyarakat terhadap langkah cepat Kemenkeu membuka kanal pelaporan langsung kepada menteri.
"Sudah masuk dalam 2 hari ini 15.933 laporan WhatsApp. Yang ucapan selamat ada 2.459, sisanya 13.285 sedang diverifikasi," ucap Menkeu Purbaya di Jakarta, Jumat (17/10).
Baca juga:
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Menurut Purbaya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan reformasi internal Kementerian Keuangan, terutama dalam menegakkan kedisiplinan dan integritas aparatur negara di lapangan.
"Saya ingin pegawai pajak dan bea cukai bekerja dengan disiplin dan integritas tinggi," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Purbaya sempat membacakan salah satu laporan yang masuk. Isi laporan tersebut menyoroti perilaku seorang oknum pegawai Bea Cukai, yang diduga kerap nongkrong di kafe sambil membicarakan urusan bisnis pribadi.
"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop, setiap hari pakai baju dinas dan ngomongin bisnis aset, jual-beli mobil," ucapnya.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Sarankan Danantara Bayar Utang Whoosh Rp 2 Triliun Per Tahun dari Dividen BUMN
Menanggapi laporan itu, Purbaya langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti dan memeriksa lokasi kejadian. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi aparatur yang mencoreng citra institusi keuangan negara.
"Ini segera ditindak, ya. Coba cek alamatnya lengkap, pasti bisa kita kejar," tutur Purbaya.
Seluruh aduan yang masuk ke 'Lapor Pak Purbaya' akan melewati tahap verifikasi dan penelaahan lapangan. Hasil investigasi akan menentukan tindak lanjut yang tepat, baik berupa pembinaan maupun sanksi tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar. (Asp).
