Andika Pratama
MerahPutih.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya membeberkan lima permasalahan terkait pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau Skybridge di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan polemik pertama mengenai aset di Jatibaru yang saling mengklaim antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan pihak PT KAI.
"Pemprov (PT. KAI) saling mengklaim aset Jatibaru. PT.KAI mengatakan mengggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang lama bahwa tanah 18 meter dari stasiun itu tanahnya. Pemprov memakai peraturan perundangan yang baru bahwa ketika itu sudah tidak diklaim lagi salah satu pihak maka kemudian itu menjadi aset negara ya kan," kata Teguh di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).
Kemudian persoalan kedua ialah persoalan gate, berapa jumlah gate yang bisa digunakan untuk tapping tidak ada kejelasan lebih lanjut.
Lanjut Teguh, ketiga, terkait dengan lalu-lintas penumpang mulai dari masuk ke kereta sampai turun. Sampai saat ini masih belum jelas alur penumpang kereta api Stasiun Tanah Abang.
"Penumpangnya itu akan dibawa ke mana, dari luar, dari mulai kereta masuk stasiun, keluar stasiun akan seperti apa. Siapa yang akan mengaturnya," tutur Teguh.
Persoalan keempat, terkait soal sarana dan prasaran seperti pengadaan fasilitas toilet yang ada di proyek Skybridge, perlu juga diperhatikan Pemprov DKI.
Kelima, persoalan pengamanan. Ombudsman menilai belum ada kepastiannya terkait pengamanan di area Skybridge. Padahal, bila sudah beroperasi Skybridge yang memakan dana Rp35 miliar itu akan selalu ramai pada jam-jam sibuk masuk dan pulang kerja.
"Terkait dengan pengamanan siapa yang akan melakukan? Dari mana pengamanan dilakukan?" pungkasnya (Asp).
