Nomor Telepon Tak Bisa Dihubungi, Komisi E DPRD DK Kritik Teknis Penyelenggaraan PPDB

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 27 Mei 2024
Nomor Telepon Tak Bisa Dihubungi, Komisi E DPRD DK Kritik Teknis Penyelenggaraan PPDB

Komisi E melakukan rapat kerja bersama dengan Disdik untuk membahas soal PPDB 2024. (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 mendapat kritik tajam dari pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, ditemukan bahwa nomor telepon layanan informasi PPDB yang tertera tak bisa dihubungi.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, bahwa kontak posko wilayah Jakarta Pusat 1 SMK Negeri 1 yang berlokasi di Jl. Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan nomor telepon 087712357970/087712357971, tidak aktif ketika ditelepon.

"Tadi saya coba-coba nih layanan informasi PPDB. Saya coba yang Jakarta Pusat. SMKN 1 itu ada telepon dan Whatsapp-nya. Ini bisa didengerin bareng-bareng mungkin jawaban dari teleponnya kayak gimana," ujar Elva saat Komisi E melakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membahas soal PPDB 2024 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

"Tidak bisa dihubungi Pak. Ini yang SMKN 1, dua-duanya nggak bisa dihubungi. Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, nggak nyambung," lanjut Elva.

Baca juga:

PPDB Jakarta 2024 Dimulai 10 Juni, ini Jadwal Lengkapnya

Sedangkan untuk kontak posko wilayah Jakarta Pusat II, SMP Negeri 137 yang beralamat Jl Cempaka Putih Barat XV, Jakarta Pusat dengan nomor telepon 085212410399/081772339437 bisa dihubungi tapi tidak merespon.

"Terus kemudian yang Jakarta Pusat II ini masih nyambung tapi nggak ada yang angkat. Nggak respons gitu. Jadi tolong mungkin terkait hal-hal teknis yang sebetulnya sangat penting dan sebetulnya kalau hal teknis ini beres memudahkan kerja banyak pihak," tutur Elva.

Sebagai informasi, PPDB akan dibuka pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024 mendatang. Namun, ada tahapan prapendaftaran PPDB berupa pengajuan akun yang telah dimulai pada 20 Mei 2024 untuk jenjang SDN. Lalu, pada 27 Mei 2024 untuk jenjang SMPN dan 3 Juni 2024 untuk SMAN dan SMKN.

Sedangkan untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dilaksanakan secara offline/online pada 10 Juni-30 Juli 2024.

Adapun pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK dimulai 10 Juni hingga 4 Juli 2024.

Baca juga:

Hari ini, Pengajuan Akun dan Verifikasi KK PPDB Tingkat SMP Dibuka

Sebelum pendaftaran dimulai, ada tahapan prapendaftaran PPDB dengan pengajuan akun yang dimulai tanggal 20 Mei 2024 untuk jenjang SDN, 27 Mei 2024 untuk jenjang SMPN, dan 3 Juni 2024 untuk jenjang SMAN dan SMKN.

Sedangkan untuk Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dilaksanakan secara offline/online pada 10 Juni-30 Juli 2024.

Adapun, total daya tampung jenjang SDN 95.677 peserta didik; jenjang SMPN 71.093 peserta didik dengan perkiraan CPDB sebanyak 151.164 peserta didik dan persentase daya tampung 47,03 persen.

Kuota siswa jenjang SMAN 29.559 peserta didik dan jenjang SMKN 20.130 peserta didik, dengan perkiraan CPDB sebanyak 139.841 dan persentase daya tampung 35,53 persen.

Baca juga:

Kuota SMA Negeri Jakarta Cuma 35% dari Total Pendaftar PPDB

Melihat keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang ada saat ini, Disdik DKI kembali menggelar PPDB Bersama pada tahun sebelumnya yang melibatkan sekolah swasta.

Tahun ini, pelaksanaan PPDB Bersama melibatkan sebanyak 121 SMA swasta dengan daya tampung 2.671 peserta didik, sebanyak 147 SMK swasta dengan daya tampung 4.024 peserta didik, dan SMP swasta sebanyak 138 sekolah dengan daya tampung 1.731 peserta didik. (Asp)

#Pendidikan #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Dinas SDA melakukan pengerukan Kali Grogol Selatan untuk mencegah banjir di Kebayoran Lama.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Pendangkalan Kali Grogol Selatan Picu Banjir, DPRD Minta SDA DKI Bertindak
Indonesia
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Peredaran narkotika etomidate dalam cartridge vape menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Dorong peningkatan pengawasan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
Etomidate dalam Vape Jadi Sorotan, DPRD DKI Minta Pemprov Perketat Pengawasan
Indonesia
Prabowo Minta Australia Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia
Albanese menegaskan Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang semakin erat sebagai negara tetangga sekaligus sahabat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
 Prabowo Minta Australia Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Berlakukan Gerakan Satu Jam Tanpa Gawai Bagi Siswa Selama Ramadan
Skema pembelajaran Ramadan 2026 yang ditelah ditetapkan pemerintah berlaku 18 Februari–27 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Pemerintah Berlakukan Gerakan Satu Jam Tanpa Gawai Bagi Siswa Selama Ramadan
Indonesia
Krisis Guru, Pemkot Solo Siap Rekrut 286 Tenaga Pendidik Kontrak
Pemkot Solo siap merekrut 286 tenaga pendidik pada tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya krisis tenaga pendidik akibat pensiun.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
Krisis Guru, Pemkot Solo Siap Rekrut 286 Tenaga Pendidik Kontrak
Indonesia
Tragedi Siswa SD di NTT,  Pendidikan Kawasan 3T Harus Jadi Prioritas Nasional
Kasus YBR sebagai bukti rapuhnya perlindungan negara terhadap anak-anak di pelosok kawasan 3 T yang perlunya penanganan khusus dan darurat.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Tragedi Siswa SD di NTT,  Pendidikan Kawasan 3T Harus Jadi Prioritas Nasional
Indonesia
Belajar dari Tragedi Bocah SD NTT, Anak Cowok Juga Butuh Ruang Aman Bercerita
Tragedi yang dialami siswa SD YBR di NTT membuktikan anak laki-laki juga kerap mengalami masalah psikis, tetapi belum mendapatkan ruang aman untuk berbicara.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Belajar dari Tragedi Bocah SD NTT,  Anak Cowok Juga Butuh Ruang Aman Bercerita
Indonesia
Nyawa Melayang Tak Mampu Beli Buku, Surat Perpisahan YBR Simbol Nestapa Anak Miskin
Psikolog Mira Pane menilai surat YBR bukan hanya pesan pribadi, melainkan simbol penderitaan anak-anak Indonesia yang kehilangan harapan akibat kemiskinan.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Nyawa Melayang Tak Mampu Beli Buku, Surat Perpisahan YBR Simbol Nestapa Anak Miskin
Indonesia
Kemiskinan Akar Masalah Siswa SD NTT Bunuh Diri, 1 dari 9 Anak di RI Hidup Miskin
Sistem pendidikan nasional kini seharusnya tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan ekonomi siswa.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kemiskinan Akar Masalah Siswa SD NTT Bunuh Diri, 1 dari 9 Anak di RI Hidup Miskin
Indonesia
Tragedi Anak di NTT, Komisi VIII DPR Minta Negara Hadir Lindungi Hak Pendidikan
Anggota Komisi VIII DPR RI menyoroti tragedi anak di NTT karena tak mampu membeli buku dan bolpoin. Ia meminta negara hadir memperkuat perlindungan sosial anak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
Tragedi Anak di NTT, Komisi VIII DPR Minta Negara Hadir Lindungi Hak Pendidikan
Bagikan