Andika Pratama
MerahPutih.com - Tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi ujian sesungguhnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjelang Pemilu, eskalasi penyebaran hoaks biasanya terus meningkat, hingga puncaknya pada Pileg dan Pilpres.
"How 'Pancasilais' Are You, itu akan tercermin dari sikap dan perilaku menghadapi perbedaan pilihan politik. Mengedepankan kepentingan bangsa atau pribadi dan golongan," ucap anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/5).
Baca Juga
Tak Ingin Berspekulasi, KPU Tunggu Putusan Resmi MK Soal Sistem Pemilu
Menurut Amin, menjelang tahun politik banyak informasi salah yang menggiring opini publik demi tujuan yang diinginkan kelompok tertentu. Hal itu jelas bertentangan dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa karena masyarakat yang berketuhanan tidak mungkin menebar fitnah dan hoaks.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan sejak awal 2023, mereka mendeteksi ada kenaikan jumlah hoaks politik, yakni ada 664 hoaks pada triwulan I 2023. Angka itu berarti kenaikan 24 persen dari periode yang sama tahun lalu.
"Maraknya informasi yang tidak benar atau hoaks jelang pemilu harus dihadapi dengan serius oleh para pemangku kebijakan dan masyarakat di negeri ini," ujarnya.
Jargon 'Saya Pancasila', kata Amin, harus tercermin dari sikap dan kebijakan elite pemimpin dalam menegakkan semangat kebangsaan tanpa pandang bulu.
"Jangan sampai instrumen hukum menjadi alat kekuasaan, tajam ke pihak lawan dan tumpul ke golongan sendiri," ujarnya.
Baca Juga
MK Sanggah Kecurigaan Bocornya Putusan Uji Materi Sistem Pemilu
Karena itu, kata Amin, sila kelima Pancasila harus dilaksanakan secara konsekuen dalam menangani kasus penyebaran hoaks, fitnah, dan opini sesat. Terutama di media sosial.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, kemajuan teknologi informasi harus dibarengi dengan gerakan literasi yang mampu menekan munculnya hoaks dan opini sesat.
"Pemerintah punya semua instrumen untuk memasifkan gerakan literasi demi sehatnya alam demokrasi Indonesia," imbuhnya.
Menurut Amin, para elite politik berkewajiban membumikan makna Sila Ketiga, Persatuan Indonesia hingga akar rumput. Sehingga seluruh anak bangsa bisa menjaga suasana kontestasi Pemilu tetap dalam koridor demokrasi yang sehat.
Lebih lanjut Amin mengatakan, bangsa ini harus bersyukur memiliki warisan spirit Bhineka Tunggal Ika yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun agama, suku, golongan, dan pilihan politiknya tetap mampu saling menghargai dan menghormati.
"Para elite harus mampu mendorong terealisasikannya semangat untuk memupuk, mempertahankan dan bahkan meningkatkan rasa kebangsaan seluruh anak bangsa," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Cak Imin Minta MK Investigasi Soal Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu Tertutup
