Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM — SEDIKITNYA 16 pengunjuk rasa tewas pada Senin (8/9), ketika polisi Nepal membubarkan demonstran muda di Kathmandu. Para demonstran menuntut pemerintah mencabut larangan media sosial dan menindak korupsi.
Sejumlah situs media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X, tidak dapat diakses di Nepal sejak Jumat (5/9), setelah pemerintah memblokir 26 platform yang belum terdaftar. Hal itu membuat pengguna marah dan bingung. Ribuan orang lalu turun ke jalan. Mereka dihadang peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pukulan tongkat oleh polisi ketika para demonstran menerobos kawat berduri menuju area terbatas di dekat parlemen.
"Saya belum pernah melihat situasi begitu mengerikan di rumah sakit. Gas air mata masuk ke area rumah sakit juga, sehingga dokter kesulitan bekerja,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di fasilitas kesehatan yang menerima banyak korban luka, dikutip AFP.
Media Nepal melaporkan polisi menggunakan peluru tajam terhadap para demonstran. "Enam belas orang telah meninggal dengan menyedihkan. Sekitar seratus orang sedang dirawat, termasuk polisi,” kata juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal, dikutip The Korea Times.
Pemerintah distrik memberlakukan jam malam di beberapa area penting kota, termasuk gedung parlemen, kediaman presiden, dan Singha Durbar, yang menampung kantor perdana menteri.
Beberapa demonstran dilaporkan memanjat tembok gedung parlemen dan merusak gerbangnya. Protes serupa juga diadakan di distrik lain di seluruh negeri.
Platform populer seperti Instagram memiliki jutaan pengguna di Nepal yang mengandalkannya untuk hiburan, berita, dan bisnis. "Kami dipicu larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan kami berkumpul di sini. Kami memprotes korupsi yang telah diinstitusionalisasi di Nepal,” kata seorang mahasiswa, Yujan Rajbhandari, 24.
Baca juga:
Nepal Blokir TikTok karena Dianggap Ganggu Keharmonisan Sosial
Menuntut Perubahan
Mahasiswa lain, Ikshama Tumrok, 20, mengatakan ia memprotes sikap otoriter pemerintah.
”Kami ingin melihat perubahan. Pihak lain telah menahannya, tapi harus berakhir di generasi kami," katanya kepada AFP.
Para demonstran memulai aksi mereka di Kathmandu dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan melambaikan bendera negara. Setelah itu, mereka meneriakkan yel-yel menentang penghentian media sosial dan korupsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada sejumlah kasus korupsi yang melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi. Sejak larangan diberlakukan, video yang memperlihatkan kontras antara kesulitan warga Nepal biasa dan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal menjadi viral di TikTok, satu-satunya media sosial yang masih beroperasi.
"Ada gerakan di luar negeri melawan korupsi dan mereka (pemerintah) takut hal itu terjadi di sini juga," kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.
Kabinet memutuskan bulan lalu untuk memberi waktu tujuh hari bagi perusahaan media sosial yang terdampak untuk mendaftar di Nepal, menetapkan titik kontak, serta menunjuk pejabat penanganan keluhan dan pejabat kepatuhan yang tinggal di Nepal. Keputusan itu diambil setelah perintah Mahkamah Agung pada September 2024.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, pemerintah mengatakan pihaknya menghormati kebebasan berpikir dan berekspresi serta berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang melindungi dan menjamin penggunaannya secara bebas.
Nepal sebelumnya juga pernah membatasi akses ke platform daring populer. Pemerintah memblokir aplikasi perpesanan Telegram pada Juli lalu dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.
Sementara itu, larangan TikTok yang berlangsung sembilan bulan dicabut pada Agustus 2024 setelah platform itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.(dwi)
Baca juga:
