Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Harga Pertalite dan harga Solar sudah dinaikan pemerintah. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun, termasuk para nelayan kecil.
Pemerintah diminta dapat mempertimbangkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan pelaku industri kelautan.
Baca Juga:
4 Titik Aksi Menolak Kenaikan BBM di Jabodetabek Hari Ini
"Bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah untuk masyarakat kelas bawah, termasuk bagi nelayan hanya bersifat sementara. Perlu ada program jangka panjang untuk membantu para nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut," kata anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, Jumat,(16/9).
Daniel menjelaskan, berdasarkan survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar.
Kenaikan harga BBM, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Kondisi ini menekan pendapatan nelayan karena sebagian besar ongkos melaut itu dihabiskan untuk membeli BBM.
Tak hanya itu, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap nelayan juga masih ditemukan, mengingat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi.
Menurut Daniel, surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak pelabuhan.
"Sementara banyak dari permukiman nelayan yang akses pelayanan publiknya belum memadai. Jadi untuk mengurus surat rekomendasi ini tidak mudah. Belum lagi ketika para nelayan kecil ini harus rebutan mendapatkan BBM subsidi dengan Nelayan besar dan kelompok pekerja dari sektor lain yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya.
Anak buah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini melanjutkan, keadaan ini menjadi ironi mengingat kendaraan pribadi dapat membeli solar bersubsidi tanpa ada syarat administrasi yang cukup rumit.
Daniel menyoroti data dari KNTI yang menyebut ketersediaan stasiun pengisian BBM untuk Nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) hanya 3 persen atau 374 stasiun dibandingkan jumlah desa pesisir di Indonesia.
"Kurangnya infrastruktur untuk kemudahan nelayan kecil mengakses solar bersubsidi harus segera diatasi. Jadi bantuan bagi nelayan tidak cukup hanya sekadar bansos, tapi masalah utamanya juga harus dibenahi. Bila masalah BBM yang menjadi komponen biaya terbesar Nelayan tidak segera diatasi dengan baik, siap-siap nelayan akan musnah dari Indonesia," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Prihatin Soal Kenaikan Harga BBM, Megawati: Kalau Tidak Dinaikkan Malah Makin Sulit
