Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Evakuasi WNI dari Iran menjadi fokus utama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyusul meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah pada April 2026.
Langkah pelindungan WNI ini bertujuan memastikan keselamatan warga negara yang berada di zona rawan melalui skema pemulangan bertahap menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Baca juga:
Skema Pemulangan Bertahap Melalui Jalur Udara
Kemlu RI membagi proses evakuasi 45 Warga Negara Indonesia (WNI) ini ke dalam tiga kloter ketibaan. Kloter pertama telah mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (14/4) pukul 18:00 WIB setelah menempuh perjalanan udara dari Baku, Azerbaijan. Pemerintah menjadwalkan kloter kedua tiba pada Rabu ini, sedangkan kloter ketiga akan menyusul pada Kamis (16/4).
Pemerintah segera menyerahterimakan para WNI yang tiba kepada Dinas Sosial DKI Jakarta serta Badan Penghubung wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Langkah ini mempercepat proses pemulangan lanjutan menuju daerah asal masing-masing.
“Para WNI yang dievakuasi dijadwalkan tiba secara bertahap melalui tiga kloter ketibaan pada 14—16 April 2026,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI di Jakarta.
Upaya Perlindungan di Tengah Krisis Penerbangan
KBRI Teheran mencatat sebanyak 281 WNI masih bertahan di wilayah Iran setelah gelombang evakuasi sebelumnya. Mayoritas dari mereka menyandang status pelajar di Kota Qom, sementara sisanya merupakan pekerja migran dan ekspatriat.
Perwakilan RI terus melakukan komunikasi intensif serta asesmen untuk menentukan bentuk bantuan yang diperlukan di lapangan.
Baca juga:
Selain evakuasi dari Iran, pemerintah juga menaruh perhatian pada ratusan WNI yang tertahan di wilayah Timur Tengah lainnya akibat gangguan jadwal penerbangan internasional. Hingga saat ini, perwakilan RI telah memfasilitasi repatriasi mandiri bagi ribuan warga yang terdampak situasi geopolitik tersebut.
“Kemlu RI melalui KBRI Teheran terus melakukan komunikasi intensif untuk memastikan kondisi dan keberadaan para WNI,” tegas pihak Kemlu RI dalam rilisnya.
