NasDem Usulkan SBY-Megawati Gelar Pertemuan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 20 Juni 2023
NasDem Usulkan SBY-Megawati Gelar Pertemuan

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri) di Plataran Hutan Kota GBK, Minggu (18/6/2023). ANTARA/Putu Indah Sa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kawasan Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (18/6). AHY menyebut pertemuan tersebut penting sebagai politik rekonsiliasi.

Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi tak mempermasalahkan pertemuan dua elit parpol tersebut. Dia justru mengapresiasi dan mengganggap komunikasi politik antara Puan dan AHY adalah sesuatu yang baik.

Baca Juga:

Pertemuan AHY-Puan Bisa Dimaknai Jika PDIP Akui keabsahan Partai Demokrat

Namun, kata dia, akan lebih baik lagi jika Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga bertemu untuk semakin meneguhkan tujuan politik rekonsiliasi.

“Lebih bagus lagi klo ada pertemuan pak SBY dan bu Mega,” kata Gus Choi dikutip, Selasa (20/6).

Menurutnya, rekonsiliasi politik atas kebekuan hubungan PDIP dan Demokrat perlu juga melibatkan Megawati dan SBY. Sebab, pertemuan keduanya bakal bisa kembali menyejukan hubungan kedua partai.

“Iya. itu akan lebih menyejukkan. Rekonsiliasi sesama mantan presiden dan negarawan,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berharap jalinan silaturahmi politik yang telah dibangun Demokrat dan PDIP bisa terus berlanjut lewat interaksi-interaksi politik berikutnya.

Sebab, kata dia, pertemuan antara AHY dan Puan telah menjadi pertanda baik yang dapat mencairkan kebekuan hubungan antara PDIP dan Partai Demokrat selama dua dekade.

Baca Juga:

AHY Temui Puan, PKS Masih Percaya Janji Demokrat Dukung Anies

“Ini menjadi semacam politik rekonsiliasi yang membawa hubungan PDIP dan Demokrat ke next level,” kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (19/6)

Dia menyebut politik rekonsiliasi bisa diimplementasikan dalam kerjasama politik lintas partai guna mewujudkan janji-janji kemerdekaan Indonesia.

Akan tetapi, kata Kamhar, meskipun hubungan Demokrat dan PDIP mulai mencair tetapi kedua partai politik tetap menghargai posisinya masing-masing yang telah memiliki koalisi dan calon presiden.

Menurutnya, Demokrat tetap akan berjalan bersama NasDem dan PKS di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan demi mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

“Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY memiliki keimanan politik yang kuat dan akan senantiasa istikomah,” kata Kamhar. (Pon)

Baca Juga:

Nilai Tawar AHY Semakin Tinggi Usai Bertemu Puan

#PDIP #Wasekjen DPP Partai Demokrat #Partai Demokrat #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan