NasDem Tegaskan Tidak akan Tinggalkan PKS dan Demokrat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 23 Agustus 2022
NasDem Tegaskan Tidak akan Tinggalkan PKS dan Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali. ANTARA/HO/Screenshot siara langsung FB DPW NasDem Sulteng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat meski baru membangun komunikasi dengan PDIP.

Baca Juga

NasDem Perlu Pertimbangkan Johnny G Plate Jadi Cawapres 2024

“Memang saya harus katakan saat ini PKS dan Demokrat komunikasinya jauh lebih maju dari pada partai lain. Apakah kemudian pertemuan (PDIP) tadi NasDem akan meninggalkan yang lain, enggak,” kata Ahmad Ali di Jakarta, Selasa (23/8)

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (tengah) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai melakukan pertemuan secara tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (tengah) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai melakukan pertemuan secara tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Ahmad Ali menegaskan, pertemuan sebuah parpol tidak harus berujung dengan koalisi. Diskusi tersebut, kata anggota Komisi III DPR RI ini, paling tidak akan membuat kesepahaman ketika terjadi perbedaan.

“Tapi paling tidak ketika terjadi perbedaan baik PDIP dengan Nasdem, PDIP dengan Demokrat, PDIP dan PKS itu kita saling memahami. Berdiskusi bukan harus berkoalisi. Membangun bangsa ini harus ada kesepahaman,“ ujarnya.

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Puan Maharani Masuk Radar Bakal Capres NasDem

Dengan kondisi demikian, Ahmad Ali menekankan, bahwa NasDem dan PDIP tetap berkomitmen bersama-sama dalam membangun bangsa.

“Kami berkomitmen bahwa dalam perjalanan pilkada kami tidak bisa bersama-sama dengan PDIP karena beda usungan misalnya, kami berkomitmen bahwa kalau PDIP yang menang bersama-sama dengan PDIP, kalau PDIP yang kalah kami bersama-sama. Kami bersama-sama di mana pun,” pungkas Ahmad Ali. (Pon)

Baca Juga

Di Depan Surya Paloh, Puan Enggan Tanggapi Ganjar Pranowo Jadi Capres NasDem

#Partai Nasdem #PDIP #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Demokrat #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan