Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menanggapi pengecer yang sempat dihapus dari mata rantai atau tata kelola distribusi gas LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi.
Legislator NasDem itu memandang kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu salah karena diterapkan mendadak.
"Maksudnya baik, sekali lagi maksudnya baik karena memang itu untuk mengidentifikasi sehingga membuka tingkat penyimpangan yang ada di bawah. Karena di tingkat pengecer ternyata barang itu menjadi tidak terkontrol," kata Sugeng, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca juga:
Pj Teguh Minta Anak Buah Jangan Cuma Terima Laporan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Tapi Turun ke Lapangan
Sugeng menyebut subsidi LPG sebesar Rp87 triliun dari total subsidi energi yang berjumlah Rp203 triliun di APBN tahun 2025. Sehingga ketika Presiden Prabowo Subianto akan mengetatkan berbagai aspek maka dicari jalan salah satunya subsidi harus tetap tepat sasaran.
"Hanya saja, nah inilah hanya sajanya itu. Itu kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak. Tidak melalui eksersis lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung yakni pengecer. Di mana kita mengandalkan orang mau beli beras yang biasanya ada di warung, ada di depan. Harus beli di gilingan padi yakni di tingkat pangkalan," ujarnya.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII, itu
menyayangkan pemangkasan jalur distribusi gas LPG 3 kilogram tanpa persiapan matang.
"Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana? Ada di kecamatan-kecamatan. Kan begitu? Maka pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa cepat tanpa melalui persiapan yang lain maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan," bebernya.
Dia menyoroti kemampuan pangkalan dalam konteks melayani pastinya tidak sempurna sehingga terjadi panic buying. Atas kondisi itu kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran meski secara volume sebetulnya tetap.
"Mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panic buying. Sehingga terjadilah antri panjang betul. Karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain," ungkapnya.
Baca juga:
Stok Elpiji 3 Kilogram Diklaim Aman, Beli di Pengecer Harus Bawa KTP
Ke depannya, Sugeng mendorong Kementerian ESDM lebih bijaksana saat akan menerapkan kebijakan baru.
"Kementerian ESDM, selaku regulator dan juga pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan sebagainya," pungkasnya. (Pon)
