Puan Dorong Pemerintah Pastikan Kebijakan NIK Pembelian LPG Bersubsidi Berjalan Adil dan Transparan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Puan Dorong Pemerintah Pastikan Kebijakan NIK Pembelian LPG Bersubsidi Berjalan Adil dan Transparan

Gas LPG 3 kilogram. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian LPG 3 kg bersubsidi dan meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang matang. Puan menekankan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi tepat sasaran, penerapannya harus berpihak pada masyarakat.

"kajian yang menyeluruh dan lintas sektor menjadi sangat penting, agar kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan teknis maupun masalah sosial di kemudian hari," ujar Puan, Rabu (27/8).

Baca juga:

Puluncuran Koperasi Merah Putih Ditunda, ESDM Bakal Jadikan Sebagai Pangkalan LPG

Ia juga menilai bahwa kebijakan subsidi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

DPR siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam mengawal kebijakan ini agar adil, transparan, dan tidak memberatkan rakyat kecil. Sistem NIK bisa menjadi alat bantu untuk memperbaiki akurasi penyaluran LPG 3 kg, karena faktanya selama ini masih banyak digunakan oleh kelompok yang tidak berhak.

Namun, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang baik mengenai alasan perubahan sistem ini dan memberikan edukasi bahwa subsidi harus digunakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur data dan teknis di lapangan, seperti integrasi sistem distribusi dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kepemilikan e-KTP.

Baca juga:

Bareskrim Polri Ungkap Kasus Pengoplosan dan Penyuntikan Tabung Gas LPG Bersubsidi 3 Kg

Hal ini penting agar warga yang berhak, termasuk di wilayah 3T, tidak mengalami hambatan administratif dalam mengakses LPG bersubsidi. Puan berharap kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta sosialisasi yang baik dapat membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat secara luas.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar subsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang tepat, tanpa menimbulkan kebingungan atau beban baru bagi masyarakat.

#LPG #Gal Lpg 3Kg #Gas LPG 3 Kg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Indonesia
Dolar Terus Meroket, ESDM Pasang Badan Jamin Harga LPG 3 Kg Tidak Naik
Mekanisme impor LPG dan minyak tetap berjalan normal meski kurs rupiah berfluktuasi.
Wisnu Cipto - Senin, 18 Mei 2026
Dolar Terus Meroket, ESDM Pasang Badan Jamin Harga LPG 3 Kg Tidak Naik
Berita Foto
Proyek Penerapan CNG 3 Kg Dipastikan Bukan Pengganti LPG 3 Kg Bersubsidi
Pedagang melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3 Kg bersubsidi di Kawasan palmerah, Jakarta Barat, Jum'at (15/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 15 Mei 2026
Proyek Penerapan CNG 3 Kg Dipastikan Bukan Pengganti LPG 3 Kg Bersubsidi
Indonesia
Kasus LPG 3 Kg Disulap Jadi 12 Kg Terbongkar, Pertamina: ini Kejahatan Serius
Kasus LPG 3 kg yang disulap jadi 12 kg di Klaten terbongkar. Pertamina menyebutkan, bahwa itu merupakan kejahatan serius.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Kasus LPG 3 Kg Disulap Jadi 12 Kg Terbongkar, Pertamina: ini Kejahatan Serius
Indonesia
Bareskrim Polri Buru DPO Pemodal Elpiji Subsidi Ilegal, Rugikan Negara Rp 6 Miliar
Pihak kepolisian membuka ruang partisipasi masyarakat untuk membantu penangkapan pelaku lain yang masih buron.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Bareskrim Polri Buru DPO Pemodal Elpiji Subsidi Ilegal, Rugikan Negara Rp 6 Miliar
Indonesia
Bareskrim Bongkar Pabrik Oplos LPG 3 Kg di Klaten, Kerugian Negara Rp 6 Miliar
Bareskrim Polri menggerebek pabrik oplos LPG 3 kg di Klaten. Modus pelaku memindahkan gas subsidi ke tabung non-subsidi, kerugian negara capai Rp6 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 02 Mei 2026
Bareskrim Bongkar Pabrik Oplos LPG 3 Kg di Klaten, Kerugian Negara Rp 6 Miliar
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Ketergantungan Impor Elpiji
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tingginya konsumsi elpiji nasional menjadi tantangan besar.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Pemerintah Siapkan Strategi Kurangi Ketergantungan Impor Elpiji
Indonesia
Penaikan Harga Elpiji Picu Beban Ganda UMKM, Komisi VII Minta Pemerintah Turun Tangan
Pemerintah perlu menghadirkan solusi konkret melalui skema bantuan langsung, kemudahan akses kredit, hingga relaksasi cicilan perbankan bagi pelaku UMKM.
Dwi Astarini - Kamis, 23 April 2026
Penaikan Harga Elpiji Picu Beban Ganda UMKM, Komisi VII Minta Pemerintah Turun Tangan
Indonesia
Harga Naik, Pemprov DKI Pastikan Stok LPG Non Subsidi Tetap Aman
LPG non subsidi 5,5 kg dan 12 kg mengalami kenaikan. Pemprov DKI pun memastikan bahwa ketersediaan stok tetap aman.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Harga Naik, Pemprov DKI Pastikan Stok LPG Non Subsidi Tetap Aman
Bagikan