Naik Penyidikan Kejagung, Duduk Perkara Korupsi Laptop Chromebook Kemendikbudristek Rp 10 T

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status perkara dugaan korupsi dalam pengadaan digitalisasi pendidikan laptop Chromebook di Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) 2019–2023 ke penyidikan.

Korupsi ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Diduga ada persekongkolan dalam proyek pengadaan karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat.

“Dari sisi anggaran, bahwa diketahui ada Rp 9,9 triliun lebih. Jadi, hampir Rp 10 triliun,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Senin (26/5).

Baca juga:

Seorang Jaksa dan ASN Dibacok di Deli Serdang, Kejagung Beri Instruksi untuk Meningkatkan Kewaspadaan

Duduk Perkara

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) tengah mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

“Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada operating system (sistem operasi) Chrome,” ungkap Harli, dikuti[ Antara

Padahal, kata Harli, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan lantaran pada tahun 2019, telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

“Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu bahwa itu berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama,” imbuh petinggi Kejagung itu.

Baca juga:

Setuju Kemendikbudristek ‘Dipecah’ 3, DPR: Tangani Persoalan Pendidikan Tak Cukup Satu Kementerian

Tim teknis pun sudah merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows. Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan operasi sistem Chrome.

Total pengadaan proyek Chromebook Kemendikbudristek itu menghabiskan dana sebesar Rp 9,982 triliun. Terdiri dari Rp 3,582 triliun dana satuan pendidikan (DSP) dan sekitar Rp 6,399 triliun berasal dari dana alokasi khusus (DAK). (*)