Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 Januari 2019
Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo memimpin rapat yang digelar pada pukul 11.00 WIB tersebut, dari awalnya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam raker tersebut, Edhy menekankan pada kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan.

"Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi luas lahan pertanian. Berdasarkan data ATR/BPN, tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi," kata Edhy di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Edhy merinci luas lahan yang mengalami penyusutan antara lain provinsi Kalimantan Selatan dari 452.349 hektare (ha) menjadi 252.972 ha pada 2018; kemudian Provinsi Sumatra Utara dari 429.178 ha menjadi 245.801 ha; dan Provinsi Sumatra Selatan dari 537.333 ha menjadi 387.237 ha.

Menurut dia, pengurangan luas lahan pertanian ini akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian.

Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta upaya Kementerian Pertanian terkait komoditas pangan yang mengalami fluktuasi per 20 Januari 2019, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam.

Sejumlah izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, juga disinggung dalam rapat, seperti izin impor jagung 440 ribu ton yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan industri. Dari total impor tersebut, 6 perusahaan telah mendapat alokasi jagung impor.

Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengatasi anjloknya harga karet, salah satunya dengan menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan dasar pembuatan aspal jalan.

Dalam rapat kerja ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.

Sementara itu, sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.

#DPR #Menteri Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
Bagikan