Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?


Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
MerahPutih.com - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo memimpin rapat yang digelar pada pukul 11.00 WIB tersebut, dari awalnya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
Dalam raker tersebut, Edhy menekankan pada kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan.
"Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi luas lahan pertanian. Berdasarkan data ATR/BPN, tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi," kata Edhy di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (21/1).
Edhy merinci luas lahan yang mengalami penyusutan antara lain provinsi Kalimantan Selatan dari 452.349 hektare (ha) menjadi 252.972 ha pada 2018; kemudian Provinsi Sumatra Utara dari 429.178 ha menjadi 245.801 ha; dan Provinsi Sumatra Selatan dari 537.333 ha menjadi 387.237 ha.
Menurut dia, pengurangan luas lahan pertanian ini akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian.
Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta upaya Kementerian Pertanian terkait komoditas pangan yang mengalami fluktuasi per 20 Januari 2019, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam.
Sejumlah izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, juga disinggung dalam rapat, seperti izin impor jagung 440 ribu ton yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan industri. Dari total impor tersebut, 6 perusahaan telah mendapat alokasi jagung impor.
Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengatasi anjloknya harga karet, salah satunya dengan menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan dasar pembuatan aspal jalan.
Dalam rapat kerja ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.
Sementara itu, sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.
Bagikan
Berita Terkait
Jaminan Keamanan Pangan Anak Sekolah Jadi Prioritas, DPR Minta Waktu Pembangunan Dapur MBG Diperpanjang Hingga Dua Bulan

SPPG Bermasalah Ditutup Pasca Siswa Keracunan MBG, DPR Ingatkan Pemerintah Wajib Siapkan Mekanisme Pengganti Agar Hak Gizi Anak Tetap Terjamin

DPR Tegaskan Perpres MBG Akan Perkuat Implementasi dan Keamanan Pangan

Dorong Pengesahan RUU BUMN Harapkan Percepat Kemajuan Ekonomi Nasional

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR RI Desak Pemerintah Pimpin Pembentukan TGPF Dugaan Pelanggaran HAM di Kawasan Danau Toba

Pemda Diminta Wajibkan Standarisasi SNI dan Pengawasan Ketat Tenaga Ahli Bersertifikat di Seluruh Pondok Pesantren

DPR Desak Tragedi Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Jadi Momentum Perubahan Budaya Konstruksi Indonesia

Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Rehabilitasi Gedung Pesantren Tua Agar Keselamatan Jutaan Santri Terjamin

Aksi Mahasiswa Gelar Rapat Dengar Pendapat Warga di Gedung DPR Jakarta
