Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 Januari 2019
Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo memimpin rapat yang digelar pada pukul 11.00 WIB tersebut, dari awalnya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam raker tersebut, Edhy menekankan pada kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan.

"Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi luas lahan pertanian. Berdasarkan data ATR/BPN, tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi," kata Edhy di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Edhy merinci luas lahan yang mengalami penyusutan antara lain provinsi Kalimantan Selatan dari 452.349 hektare (ha) menjadi 252.972 ha pada 2018; kemudian Provinsi Sumatra Utara dari 429.178 ha menjadi 245.801 ha; dan Provinsi Sumatra Selatan dari 537.333 ha menjadi 387.237 ha.

Menurut dia, pengurangan luas lahan pertanian ini akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian.

Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta upaya Kementerian Pertanian terkait komoditas pangan yang mengalami fluktuasi per 20 Januari 2019, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam.

Sejumlah izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, juga disinggung dalam rapat, seperti izin impor jagung 440 ribu ton yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan industri. Dari total impor tersebut, 6 perusahaan telah mendapat alokasi jagung impor.

Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengatasi anjloknya harga karet, salah satunya dengan menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan dasar pembuatan aspal jalan.

Dalam rapat kerja ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.

Sementara itu, sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.

#DPR #Menteri Pertanian
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Bagikan