Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?
Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
MerahPutih.com - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019.
Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo memimpin rapat yang digelar pada pukul 11.00 WIB tersebut, dari awalnya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
Dalam raker tersebut, Edhy menekankan pada kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan.
"Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi luas lahan pertanian. Berdasarkan data ATR/BPN, tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi," kata Edhy di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (21/1).
Edhy merinci luas lahan yang mengalami penyusutan antara lain provinsi Kalimantan Selatan dari 452.349 hektare (ha) menjadi 252.972 ha pada 2018; kemudian Provinsi Sumatra Utara dari 429.178 ha menjadi 245.801 ha; dan Provinsi Sumatra Selatan dari 537.333 ha menjadi 387.237 ha.
Menurut dia, pengurangan luas lahan pertanian ini akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian.
Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta upaya Kementerian Pertanian terkait komoditas pangan yang mengalami fluktuasi per 20 Januari 2019, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam.
Sejumlah izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, juga disinggung dalam rapat, seperti izin impor jagung 440 ribu ton yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan industri. Dari total impor tersebut, 6 perusahaan telah mendapat alokasi jagung impor.
Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengatasi anjloknya harga karet, salah satunya dengan menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan dasar pembuatan aspal jalan.
Dalam rapat kerja ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.
Sementara itu, sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.
Bagikan
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026