Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 Januari 2019
Nah, Lo! DPR Panggil Menteri Pertanian. Ada Apa?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IV DPR melakukan rapat kerja bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian untuk mengevaluasi anggaran tahun 2018 dan rancangan tahun 2019.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo memimpin rapat yang digelar pada pukul 11.00 WIB tersebut, dari awalnya dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam raker tersebut, Edhy menekankan pada kondisi luas baku lahan sawah yang mengalami penyusutan.

"Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan mengenai kondisi luas lahan pertanian. Berdasarkan data ATR/BPN, tahun 2018 mengalami pengurangan dari tahun 2016 di beberapa provinsi," kata Edhy di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (21/1).

Edhy merinci luas lahan yang mengalami penyusutan antara lain provinsi Kalimantan Selatan dari 452.349 hektare (ha) menjadi 252.972 ha pada 2018; kemudian Provinsi Sumatra Utara dari 429.178 ha menjadi 245.801 ha; dan Provinsi Sumatra Selatan dari 537.333 ha menjadi 387.237 ha.

Menurut dia, pengurangan luas lahan pertanian ini akan memengaruhi kinerja dan jumlah hasil pertanian.

Selain itu, Komisi IV DPR juga meminta upaya Kementerian Pertanian terkait komoditas pangan yang mengalami fluktuasi per 20 Januari 2019, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan daging ayam.

Sejumlah izin impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, juga disinggung dalam rapat, seperti izin impor jagung 440 ribu ton yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan industri. Dari total impor tersebut, 6 perusahaan telah mendapat alokasi jagung impor.

Kementerian Pertanian juga diminta untuk mengatasi anjloknya harga karet, salah satunya dengan menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan dasar pembuatan aspal jalan.

Dalam rapat kerja ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir didampingi antara lain oleh Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Dirjen Perkebunan Bambang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi, dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pending Dadih Permana.

Sementara itu, sejumlah direksi BUMN pertanian yang turut hadir antara lain Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin, Direktur Utama PT Berdikari Eko Taufik dan Direktur Utama PT Sang Hyang Seri Karyawan Gunarso.

#DPR #Menteri Pertanian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan