Nah, Lho! PT Garuda Indonesia Dipanggil KPK. Ada Apa, Ya?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 12 September 2017
Nah, Lho! PT Garuda Indonesia Dipanggil KPK. Ada Apa, Ya?

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) agar lebih transparan dan akuntabel terkait pengadaan barang dan jasa.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury yang didampingi bagian sumber daya manusia (SDM) dan Corporate Secretary PT Garuda Indonesia bertemu pimpinan KPK pada Senin (11/9) di gedung KPK, Jakarta.

Pahala Nugraha Mansury mengatakan, pertemuannya dengan pimpinan KPK itu membahas perbaikan kebijakan di PT Garuda Indonesia.

"Ini 'kan lebih kami beraudiensi dengan KPK, bagaimana Garuda Indonesia kedepannya bisa lebih baik semuanya dari sisi pengadaan dan segala macam kami konsultasi," kata Pahala.

Pahala menyatakan bahwa pada pertemuan dengan pimpinan KPK itu hanya membicarakan hal-hal umum agar kedepan Garuda Indonesia bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana kami bisa memperbaiki prosedur, kebijakan lebih ke situ kedepannya. Garuda Indonesia tentunya berusaha lebih baik lagi, jadi lebih hal-hal yang umum," kata Pahala.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan dengan pimpinan KPK itu.

"Tentunya nanti kami akan follow up bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada karyawan, bagaimana kami proses pengadaan kedepan jadi lebih baik, lebih efisien melalui sebuah komite dan sebagainya," katanya.

Menurut dia, sudah banyak perbaikan dari segi kebijakan. Namun, pihaknya akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan kembali seperti memperkuat fungsi-fungsi internal dan organisasi PT Garuda Indonesia.

Dia pun membantah bahwa pertemuan dengan pimpinan KPK itu juga membahas terkait kasus mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah ditetapkan tersangka suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

"Tentu bagaimana hal-hal yang ingin kami lakukan perbaikan tentunya hal-hal yang terjadi di masa lalu. Tentunya, kami berusaha melakukan perbaikan, berkaca dan refleksi dari hal-hal di masa lalu," kata Pahala. (*)

Sumber: ANTARA

#Garuda Indonesia #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Desain ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak memicu tingginya biaya politik.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
Marak Kepala Daerah Diciduk KPK Karena Korupsi, DPR Serukan Segera Ubah Sistem Pilkada
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT yang Menjerat Bupati Langkat Syah Afandin
Berita Foto
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek
Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut) Syah Afandin, dikawal menuju tahanan, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Dugaan Suap Proyek, Fee Capai Rp 800 Juta
KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap proyek di Pemkab Langkat. Ungkap dugaan gratifikasi senilai sedikitnya Rp 3,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
KPK Tetapkan Bupati Langkat Syah Afandin Tersangka Dugaan Suap Proyek, Fee Capai Rp 800 Juta
Indonesia
KPK Respons Pengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, Penyidik Siap Dalami
KPK mengkaji pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait amplop dari Bupati Kuansing untuk mendalami dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Respons Pengakuan Raja Juli soal Amplop dari Bupati Kuansing, Penyidik Siap Dalami
Indonesia
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di OTT Bupati Langkat, Diduga Duit Suap Proyek
KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin. Uang diduga terkait suap proyek di Dinas Pendidikan dan Perkim. Tujuh orang diamankan, status masih terperiksa.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah di OTT Bupati Langkat, Diduga Duit Suap Proyek
Indonesia
KPK Ungkap OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim
Penyidik menemukan uang yang diduga berasal dari fee proyek dan diperuntukkan bagi kepala daerah tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Ungkap OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim
Indonesia
Di Polres Medan Cuma Awalan, KPK Korek Habis Bupati Langkat Begitu Tiba di Jakarta
KPK membawa Bupati Langkat Syah Afandin ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan setelah OTT. Uang ratusan juta rupiah disita terkait dugaan suap proyek di Langkat.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Di Polres Medan Cuma Awalan, KPK Korek Habis Bupati Langkat Begitu Tiba di Jakarta
Indonesia
KPK Tepis Isu Bupati Langkat Dicokok Saat Puncak Acara HUT APKASI
Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, dicokok di rumah pribadinya di Medan, bukan saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
KPK Tepis Isu Bupati Langkat Dicokok Saat Puncak Acara HUT APKASI
Berita
Bupati Langkat Syah Afandin Terjaring OTT KPK, 7 Orang Ikut Diamankan
Bupati Langkat, Syah Afandin, terjaring OTT KPK. Dalam OTT tersebut, tujuh orang ikut diamankan.
Soffi Amira - Jumat, 03 Juli 2026
Bupati Langkat Syah Afandin Terjaring OTT KPK, 7 Orang Ikut Diamankan
Bagikan