Muzani Rapatkan Barisan Kader Gerindra untuk Prabowo di Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Agustus 2022
Muzani Rapatkan Barisan Kader Gerindra untuk Prabowo di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan sejumlah kegiatan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (28/8).

Kegiatan itu meliputi peresmian Kantor DPC Kabupaten Tegal serta temu kader stuktural tingkat DPC dan PAC di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Majunya Prabowo di Pilpres 2024 Dinilai Upaya untuk Ganjal Anies

Dalam sambutannya Muzani mengatakan, berdirinya kantor DPC Gerindra Kabupaten Brebes menandakan adanya perjuangan dalam mewujudkan kepentingan rakyat. Tidak ada sedikitpun bantuan dari pusat dalam setiap proses pembangunan kantor-kantor DPC Gerindra seluruh Indonesia. Hal itu sebagai tanda bahwa Partai Gerindra adalah partai yang mandiri.

“Melalui kantor DPC Gerindra Kabupaten Brebes ini kita ingin memperbaiki nasib petani bawang agar lebih makmur. Kita ingin padi kita harganya bagus. Kita ingin para petani bebek dan pengusaha telur asin untung. Dan kita berharap melalui kantor ini Pak Prabowo bisa menjadi presiden pada 2024. Maka dengarkan lah rakyat, jangan hianati rakyat, jangan lupakan rakyat, selalu dekat dengan rakyat,” kata Muzani, Minggu (28/8).

Muzani mengatakan, keputusan Prabowo mau menjadi capres itu bukan karena keinginan pribadinya. Melainkan karena panggilan dari rakyat. Itu terbukti dari seluruh pengurus Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, DPD, dan DPP menginginkan dan menyampaikan aspirasinya agar Prabowo maju pada Pilpres 2024 mendatang.

“Keputusan beliau untuk maju menjadi calon presiden tidak lain adalah bagian dari tanggung jawab beliau. Karena rakyat masih terus memberikan dukungan kepada kami, kepada Pak Prabowo dan kepada Partai Gerindra. Dan itu sebabnya kenapa kita begitu cepat ketemu (dan berkoalisi) dengan PKB. Karena kita berjuang untuk membangkitkan yang lemah menjadi kuat,” jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Baca Juga:

Dapat Limpahan Pendukung Jokowi, Ganjar Ungguli Prabowo hingga Anies

Muzani menjelaskan, kondisi dunia saat ini dalam sedang dalam ancaman krisis akibat perang Rusia dan Ukraina. Untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terdampak secara signifikan dari ancaman krisis itu maka diperlukan pemimpin yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang baik.

“Sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo sangat disegani dunia internasional. Di Timur Tengah para sultan dan raja-raja bersahabat dengan Pak Prabowo. Beliau juga selalu menerima dan bertamu dengan tokoh-tokoh pertahanan Eropa," ujarnya.

Lebih lanjut Muzani meyakini jika Prabowo diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia, maka pertahanan dan keamanan negara akan lebih kuat dan disegani.

"Semangat inilah yang menyebabkan beliau mau karena beliaulah yang mampu mengatasi masalah-masalah bangsa,” papar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu. (Pon)

Baca Juga:

Gowes Bareng Warga Jonggol, Gerindra Minta Kader Kerja Keras Menangkan Prabowo

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan