Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Muzani Rapatkan Barisan Kader Gerindra untuk Prabowo di Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Agustus 2022
Muzani Rapatkan Barisan Kader Gerindra untuk Prabowo di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melakukan sejumlah kegiatan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu (28/8).

Kegiatan itu meliputi peresmian Kantor DPC Kabupaten Tegal serta temu kader stuktural tingkat DPC dan PAC di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Majunya Prabowo di Pilpres 2024 Dinilai Upaya untuk Ganjal Anies

Dalam sambutannya Muzani mengatakan, berdirinya kantor DPC Gerindra Kabupaten Brebes menandakan adanya perjuangan dalam mewujudkan kepentingan rakyat. Tidak ada sedikitpun bantuan dari pusat dalam setiap proses pembangunan kantor-kantor DPC Gerindra seluruh Indonesia. Hal itu sebagai tanda bahwa Partai Gerindra adalah partai yang mandiri.

“Melalui kantor DPC Gerindra Kabupaten Brebes ini kita ingin memperbaiki nasib petani bawang agar lebih makmur. Kita ingin padi kita harganya bagus. Kita ingin para petani bebek dan pengusaha telur asin untung. Dan kita berharap melalui kantor ini Pak Prabowo bisa menjadi presiden pada 2024. Maka dengarkan lah rakyat, jangan hianati rakyat, jangan lupakan rakyat, selalu dekat dengan rakyat,” kata Muzani, Minggu (28/8).

Muzani mengatakan, keputusan Prabowo mau menjadi capres itu bukan karena keinginan pribadinya. Melainkan karena panggilan dari rakyat. Itu terbukti dari seluruh pengurus Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, DPD, dan DPP menginginkan dan menyampaikan aspirasinya agar Prabowo maju pada Pilpres 2024 mendatang.

“Keputusan beliau untuk maju menjadi calon presiden tidak lain adalah bagian dari tanggung jawab beliau. Karena rakyat masih terus memberikan dukungan kepada kami, kepada Pak Prabowo dan kepada Partai Gerindra. Dan itu sebabnya kenapa kita begitu cepat ketemu (dan berkoalisi) dengan PKB. Karena kita berjuang untuk membangkitkan yang lemah menjadi kuat,” jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Baca Juga:

Dapat Limpahan Pendukung Jokowi, Ganjar Ungguli Prabowo hingga Anies

Muzani menjelaskan, kondisi dunia saat ini dalam sedang dalam ancaman krisis akibat perang Rusia dan Ukraina. Untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terdampak secara signifikan dari ancaman krisis itu maka diperlukan pemimpin yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang baik.

“Sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo sangat disegani dunia internasional. Di Timur Tengah para sultan dan raja-raja bersahabat dengan Pak Prabowo. Beliau juga selalu menerima dan bertamu dengan tokoh-tokoh pertahanan Eropa," ujarnya.

Lebih lanjut Muzani meyakini jika Prabowo diberi kesempatan untuk memimpin Indonesia, maka pertahanan dan keamanan negara akan lebih kuat dan disegani.

"Semangat inilah yang menyebabkan beliau mau karena beliaulah yang mampu mengatasi masalah-masalah bangsa,” papar Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu. (Pon)

Baca Juga:

Gowes Bareng Warga Jonggol, Gerindra Minta Kader Kerja Keras Menangkan Prabowo

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan