Mutasi Besar-Besaran di Mabes Polri, Pejabat KPK Dapat Jabatan Kapolda Sultra


Gedung Mabes Polri.(foto: Merahputih.com/Kanu)
MERAHPUTIH.COM - MABES Polri kembali merombak struktur perwira tinggi dan menengahnya. Kali ini, ada 67 perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang dimutasi.
Mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: ST/1084/V/KEP./2025 tanggal 20 Mei 2025. Ada dua kapolda yang diganti dalam gelombang mutasi kali ini, yakni kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Irjen Didik Agung Widjanarko, yang sebelumnya menjabat deputi bidang koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diangkat menjadi Kapolda Sultra. Ia menggantikan Irjen Dwi Irianto yang memasuki masa pensiun.
Sementara itu, Irjen Rudi Darmoko yang selama ini menjabat kasespim Lemdiklat Polri dipromosikan menjadi kapolda NTT. Posisi yang ditinggalkan Rudi diisi Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.
Baca juga:
Mabes Polri Minta Masyarakat Jangan Percaya Kalau Ada yang Merayu Masuk Polisi Bayar
Mutasi perwira tinggi menyasar delapan personel jenderal bintang dua atau irjen, 32 jenderal bintang satu atau brigjen, kemudian delapan komisaris besar (kombes) polisi. Tiga personel mendapat tugas khusus dan 10 personel pensiun.
Mutasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan adaptif terhadap tantangan tugas di masa depan.
Selain itu, mutasi juga mempertimbangkan upaya penyegaran serta pengembangan karier personel Polri. "Para pati dan pamen Polri tersebut segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 setelah tanggal ditetapkan," bunyi Surat Telegram Kapolri dikutip Rabu (21/5).(knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan

Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
